JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy. Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar sebagai bagian dari pemulihan aset negara.

Penindakan korupsi di sektor kepabeanan ini berkaitan langsung dengan pengawasan keluar masuknya barang impor serta pengembalian hak keuangan negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan kewajiban membayar uang pengganti itu bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara.

"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," katanya, Sabtu (14/11/2026).

Pemberantasan korupsi dinilai harus memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan berjalannya pemulihan aset negara. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut.

Tim JPU KPK akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan serta pertimbangan Majelis Hakim. Analisis tersebut nantinya dibandingkan dengan fakta-fakta hukum selama persidangan dan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," sambungnya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando Hamonangan. Selain pidana badan, ia diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara serta uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara.

Pada perkara ini, Orlando Hamonangan terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo.

Pemberian uang tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo. Melalui suap itu, barang impor perusahaan dapat melewati pengawasan kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ***