PEKANBARU – Potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Riau diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun setiap tahun. Namun, besarnya potensi tersebut kini menjadi perhatian DPRD Riau yang ingin memastikan dana perusahaan itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) CSR DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menegaskan bahwa potensi dana CSR yang mencapai lebih dari Rp1 triliun tersebut harus dimaksimalkan melalui regulasi yang jelas.

Menurutnya, pembahasan Ranperda CSR bukan sekadar menyusun aturan, tetapi juga menjadi upaya membangun sistem pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Sekretariat Pembangunan dan Tanggung Jawab Sosial (SEPAT) Riau, potensi dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Riau diperkirakan berkisar Rp1,093 triliun hingga Rp1,2 triliun per tahun.

"Potensi CSR di Riau ini sangat besar, sekitar Rp1,093 triliun sampai Rp1,2 triliun per tahun. Karena itu, Ranperda ini harus bisa menjadi regulasi yang mengatur agar potensi tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau," ujar Ayat.

Politisi yang terlibat dalam pembahasan Ranperda tersebut juga membuka ruang partisipasi publik. Ia mengajak anggota Pansus maupun masyarakat menyampaikan saran dan masukan agar regulasi yang disusun tidak hanya menjadi aturan di atas kertas..

Besarnya potensi dana CSR itu sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana kontribusi perusahaan dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui Ranperda CSR, DPRD Riau berharap kontribusi perusahaan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, serta menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Dengan potensi mencapai Rp1,2 triliun setiap tahun, publik kini menantikan bagaimana regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pendataan, penyaluran, pengawasan hingga pelaporan dana CSR.

Sebab, besarnya potensi dana tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti sistem pengelolaan dan pengawasan yang jelas. ***