PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti belum maksimalnya hilirisasi komoditas kelapa di Riau dan menyerukan percepatan replanting sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Hilirisasi kelapa masih setengah, belum maksimal. Belum semua bagian dari kelapa dimanfaatkan secara terintegrasi," ujar Wahid saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

Kelapa merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan penopang ekonomi Riau, selain migas serta pulp dan paper di sektor kehutanan. Namun, pengolahannya dinilai belum optimal dan belum memberi nilai tambah yang signifikan bagi petani.

Menurut Wahid, sebagian besar tanaman kelapa di Riau berusia lebih dari 40 tahun dan sudah tidak produktif, sehingga perlu dilakukan peremajaan. Ia juga menyoroti masih banyaknya kebun kelapa yang berada di kawasan hutan.

"Harus ada kebijakan replanting. Kita perlu pikirkan bibitnya, pendanaan, dan apa yang bisa ditanam saat menunggu panen kembali," jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap intrusi air laut, terutama di wilayah seperti Kabupaten Indragiri Hilir yang sering terdampak air asin.

Tiga daerah penghasil kelapa utama di Riau adalah Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Di wilayah ini, kelapa menyumbang sekitar 60 persen dari sektor perkebunan.

"Kalau harga kelapa naik, petani akan lebih sejahtera," tambahnya.

Sebagai solusi pendanaan selama masa tanam ulang, Wahid mendorong pembentukan koperasi petani, guna menghindari ketergantungan terhadap tengkulak.

"Kita manfaatkan program Presiden terkait Koperasi Merah Putih. Koperasi bisa menjadi sumber pembiayaan yang lebih adil bagi petani," paparnya.

Langkah ini diharapkan mempercepat hilirisasi kelapa dan memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani maupun perekonomian daerah. ***