JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah membeberkan kriteria figur yang dinilai ideal untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Kandidat pendamping Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tersebut disarankan berasal dari kekuatan politik besar atau pemilik kursi terbanyak di parlemen yang memiliki rekam jejak di pemerintahan.

Pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia ini menyangkut kelancaran roda pemerintahan nasional serta stabilitas dukungan politik di parlemen. Selain faktor kekuatan partai, kecakapan kandidat dinilai menjadi syarat penting agar mampu langsung membantu tugas kepala negara.

"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto dinilai mengantongi sejumlah opsi kandidat, mulai dari internal koalisi pemerintahan, tokoh luar koalisi, hingga kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan. Setiap pilihan tersebut membawa konsekuensi politik tersendiri bagi jalannya pemerintahan.

"Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra," terangnya.

Sebaliknya, penunjukan figur dari luar koalisi dapat memperluas persatuan dan memperkuat dukungan politik di dalam maupun luar parlemen. Kalangan profesional dan teknokrat juga bisa menjadi pilihan alternatif apabila kapasitas serta keahliannya sesuai dengan kebutuhan kabinet.

Terlepas dari berbagai opsi itu, figur dari kelompok politik besar berpengalaman tetap dinilai patut dipertimbangkan agar mampu melengkapi kepemimpinan nasional. Wakil presiden mendatang diharapkan tidak sekadar menjadi pendamping, melainkan ikut memetakan persoalan dan merumuskan solusi tantangan nasional.

"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," ucapnya.

Pandangan mengenai kandidat dari Partai Gerindra turut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik pendukung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, PAN mendorong agar posisi pengganti Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader Partai Gerindra.

"Kalau kami (PAN) mungkin teman-teman dari Gerindra lah," katanya kepada wartawan.

Kendati menyuarakan dorongan tersebut, Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak mengajukan nama maupun menyodorkan kader internal untuk menduduki jabatan wakil presiden. Keputusan akhir mengenai sosok pendamping kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah presiden. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, gak ada," tuturnya.

Pembahasan mengenai kandidat wakil presiden di tingkat Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga kini belum menghasilkan keputusan final. Para pimpinan partai koalisi dijadwalkan kembali mendiskusikan sejumlah nama sepekan mendatang, seusai Presiden Prabowo Subianto merampungkan agenda di Palu dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila.

"Presiden kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ presiden ke Manila, ASEAN Summit, ya. Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada presiden. Minggu depan, minggu depan," jelasnya.

Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Melalui mekanisme konstitusi tersebut, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama kandidat untuk dipilih oleh MPR.

"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah.

Penentuan nama calon wakil presiden tersebut kini bergantung sepenuhnya pada pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dinilai paling memahami figur pendamping yang dibutuhkan setelah menjalani masa dua tahun kepemimpinan.

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Presidenlah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang presiden pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," pungkasnya. ***