PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang berencana menaikkan tarif impor produk asal Indonesia hingga 32 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut tak hanya mengganggu perekonomian nasional, tetapi juga bisa langsung memukul perekonomian daerah, terutama Riau yang menjadi salah satu penggerak ekspor nasional.

“Ini bukan isu kecil. Riau sangat bergantung pada ekspor. Komoditas utama kita seperti sawit dan tekstil sangat rentan terhadap kebijakan perdagangan luar negeri,” ujarnya usai menghadiri rilis data ekonomi oleh BPS Riau, Selasa (8/4/2025).

Ia mencontohkan, Riau memiliki perusahaan besar seperti Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Kebijakan kenaikan tarif tersebut diyakini akan berdampak langsung pada kinerja ekspor perusahaan-perusahaan besar di daerah.

“Kalau ekspor terganggu, maka berkurang juga pendapatan daerah, muncul ancaman terhadap lapangan kerja, dan ujung-ujungnya daya beli masyarakat ikut tertekan,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ekonomi global yang kian tidak menentu, Wahid menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengedepankan kebijakan berbasis data. Ia menolak membuat keputusan berdasarkan asumsi, dan menegaskan pentingnya menggunakan data dari BPS dan Bank Indonesia sebagai landasan.

“Saya tidak suka kebijakan yang mengawang-awang. Harus berbasis data konkret. Data dari BPS dan BI adalah rujukan paling terpercaya, bukan hanya untuk kita di daerah, tapi juga untuk meyakinkan mitra internasional,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Riau belum sepenuhnya pulih. Karena itu, efisiensi anggaran menjadi kunci dalam menghadapi tekanan ekonomi yang bisa datang kapan saja.

“Kita harus fokus dan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang terbatas ini dihabiskan untuk program yang tidak berdampak. Ini saatnya bergerak cepat, dan tepat,” tutupnya. ***