BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis memandang serius bahaya abrasi yang mengikis wilayah pesisir, baik di Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis-Bantan), Pulau Rupat maupun daratan Sumatera, tepatnya sejumlah desa di Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana.

Sejak tahun 2010 sampai 2022, Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp328 miliar lebih untuk mengatasi abrasi, seperti membangun break water di spot-spot tertentu yang laju abrasinya bisa mencapai 7–10 meter setahun.

Selain mengalokasikan dengan biaya yang bersumber dari APBD Bengkalis, Pemkab Bengkalis juga getol melobi pemerintah pusat untuk ikut berperan menangani abrasi di Bengkalis.

“Total pantai kita yang mengalami abrasi sikitar 222 kilometer. Dari total tersebut terdapat 121 abarasinya sangat kritis. Dari 121 kilometer itu yang sudah kita tangani sekitar 39 kilometer, artinya masih ada sekitar 82 kilometer kondisinya sangat memperihatinkan. Pemkab Bengkalis sejak tahun 2010 hingga 2022 telah mengalokasikan 328 miliar lebih untuk mengatasi abrasi, terutama di titik-titik yang sangat parah,” sebut Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto.

Kondisi tersebut disampaikan Rinto mewakili Bupati Bengkalis, pada acara Jendela Pagi salah satu program televisi nasional TVRI secara live di Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis, Senin (13/3/2023).

Pemkab Bengkalis terus berkoordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menangani persoalan abrasi di Bengkalis.

“Masih ada 82 kilometer yang menurut kami sangat mendesak untuk kita selesaikan. Sama kita ketahui Pulau Bengkalis ini berada di gerbang perbatasan, persis atau berhadapan langsung dengan Selat Melaka, maka sangat diharapkan kehadiran negara di sini. Terus terang kami yang berada di beranda ini merasa atensi pemerintah pusat selama ini masih sangat kurang,” ungkap Rinto lagi.

Ditambahkan Rinto, sejak tahun 2019 koordinasi yang dilakukan Pemkab Bengkalis dengan pemerintah pusat melalui teman-teman di kementrian terutama Kementerian Marves, terus dilakukan dengan rutin menggelar rapat bersama Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Gubri Syamsuar.

”Kami mendiskusikan tentang langkah-langkah kongkrit penanganan dan penyelesaian abrasi ini,” papar Rinto.

Dalam sesi wawancara tersebut, Rinto juga menyampaikan, bahwa untuk penanganan abrasi, keterlibatan masyarakat juga sangat besar andilnya. Ada kelompok atau elemen masyarakat yang selama ini sangat intens ikut berperan menangani abrasi.

"Artinya, Pemkab Bengkalis membuka ruang seluas-luasnya kepada NGO, CSO dan kelompok lainnya untuk bersama-sama berperan mengatasi ini, terutama dalam kontek pemberdayaan masyarakat,” ujar Rinto.***inf