PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pasca pengunduran diri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pelalawan masih tetap dalam keadaan solid. Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatangan pakta integritas yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) yang ada di Kabupaten Pelalawan ini.

"Persoalan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini tak ada pengaruhnya bagi kami atau pun bagi para kader yang ada di daerah ini. Artinya, selama ini pelaksanaan partai tak ada masalah malah kami saat ini tengah melakukan pembenahan, penyegaran serta konsolidasi sesuai dengan isi pakta integritas yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat," terang Ketua DPC partai demokrat kabupaten Pelalawan, Drs Anas Badrun di Pangkalan Kerinci, Rabu (27/2).

Anas Badrun yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Josen Silalahi dan Wakil Ketua 2 DPC Partai Demokrat Kabupaten Pelalawan, Hadrizal, mengatakan bahwa pasca mantan Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyampaikan orasinya setelah mundur dari jabatan sebagai ketum DPP Partai Demokrat, maka pihaknya langsung mengadakan rapat pleno yang diikutioleh seluruh PAC Partai demokrat di daerah ini.

"Dalam rapat pleno itu, kami mengambil sikap mendukung pembenahan, penyegaran dan konsolidasi partai yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bentuk dukungan itu dibuktikan dengan penandatangan seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat berikut PAC-pAC Partai Demokrat yang ada di daerah ini," ujar Anas seraya memperlihatkan foto-foto penandatangan pakta integritas itu.

Sedangkan untuk persoalan hukum yang kini tengah membelit mantan Ketum DPP Partai Demokrat, sambungnya, pihaknya menyerahkan pada proses hukum yang berjalan dan berkeyakinan bahwa KPK sebagai lembaga yang dihormati masih tetap independen untuk kasus ini. Penandatangan pakta integritas sendiri adalah pengejawantahan dari Kode Etik Partai Demokrat.

"Artinya mundurnya Pak Anas Urbaningrum dari Ketum DPP Partai Demokrat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang sesuai dengan kode etik, dan diimplementasikan dalam pakta integritas. Jadi bukan hanya Anas saja, siapapun yang telah melanggar point-point dalam pakta integritas akan diberikan sanksi yang tegas," bebernya.

Karena itulah, lanjutnya, dirinya juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pelalawan mengikuti aturan dengan melakukan penandatangan pakta integritas sebagai langkah pembenahan, penyegaran dan konsolidasi sesuai butir keenam yang dikeluarkan Majelis Tinggi, yakni reposisi dan restrukturisasi.

"Ini bersih-bersih sesuai dengan pakta integritas yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Partai demokrat. Dan semua akan berjalan dan berlangsung simultan," katanya.

Dengan adanya pakta integritas ini, masih kata Anas, maka komitmen memajukan partai akan semakin transparan. Tak hanya itu, masyarakat juga akan semakin yakin dalam menentukan pilihan saat pemilihan berlangsung nantinya. Intinya, majelis Tinggi Partai Demokrat mengeluarkan pakta integritas ini karena ingin menjaga amanah masyarakat.

"Pakta integritas itu akan membuat kader merasa bertanggungjawab dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Apalagi dalam pakta integritas itu ada poin menyatakan bahwa ketika ditetapkan sebagai tersangka kader bersedia mengundurkan diri dan menerima sanksi pemecatan dari partai," ungkapnya.

Dikatakannya, begitu juga kader yang menjabat di eksekutif atau legislatif untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBN dan APBD. Karena itu, para kader juga diminta menyerahkan data kekayaan serta NPWP kepada Dewan Kehormatan. Untuk itu, pihaknya di tingkat bawah siap menjalankan pakta integritas tersebut. (ilm)