DUMAI, GORIAU.COM - Tersebab masih belum selesainya penetapan APBD Dumai tahun anggaran 2014, Menteri Keuangan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen dari DAU Kota Dumai yang diberikan setiap bulan.

Pemberian sanksi itu disampaikan Menkeu dalam Keputusan Menteri Keungan RI Nomor 14/KM.7/2014 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Kota Dumai. Putusan yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2014 itu ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bambang Teguh Widodo, atas nama Menteri Keuangan.

Seperti tercantum dalam tujuh butir putusannya, disebutkan bahwa jumlah DAU yang ditunda adalah sebesar Rp 7.496.676.750 setiap bulan. Penundaan ini dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan April 2014.

Disebutkan, penundaan penyaluran baru akan dicabut setelah pihak Pemko Dumai menyampaikan APBD Tahun 2014 kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Putusan Menkeu itu mengaku pada Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom or 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah jo Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, kepada Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan APBD Tahun Anggaran 2014 dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). (za)