PANGKALANKERINCI - Jika terbukti tidak peduli dengan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang terjadi di sekitar wilayah operasional, maka sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan. Sanksi tegas berupa tidak diperpanjangnya izin.

Hal ini ditegaskan oleh Bupati Pelalawan, HM Harris, pada kesempatan rapat kerja Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua BPD se Kabupaten Pelalawan di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan, Riau, Selasa (8/3/2016), yang juga dihadiri oleh 48 perwakilan perusahaan di Pelalawan.

"Bagi perusahaan yang tidak peduli terhadap karhutla, maka perpanjangan izin apapun yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak akan kita lanjutkan," tegas Bupati Harris.

Dikatakannya, dirinya akan meminta laporan dari para camat, perusahaan-perusahaan mana saja yang selama ini bersikap tidak peduli dan acuh dengan karlahut.

"Kita minta laporan dari camat, perusahaan mana yang tak peduli dengan karlahut," terangnya.

Jika perusahaan tidak perduli, sambung Bupati Harris, tentunya Pemda juga tidak akan peduli, termasuk izin wewenang daerah tidak akan dikeluarkan.

"Kita meminta kerja sama yang baik dari perusahaan soal karlahut ini," katanya.

Bupati Harris telah berulang kali menegaskan soal upaya pencegahan dan menekan karlahut yang dilakukan oleh Pemda Pelalawan. Salah satunya program Desa Bebas Api yang ditaja oleh PT RAPP, program tersebut dinilai sangat tepat untuk mengurai persoalan karlahut.

Bahkan Bupati Harris juga menyarankan, apa yang telah dilakukan oleh RAPP tersebut, bisa dilakukan oleh perusahaan lain yang ada di Kabupaten Pelalawan.(***)