TELUKKUANTAN – Fraksi Gerindra DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyatakan hingga kini belum ada kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuansing terkait hasil pembahasan RAPBD 2024.

"Sampai saat ini, belum ada kesepakatan antara TAPD dan Banggar DPRD terkait hasil pembahasan RAPBD 2024. Karena itu, kami tidak hadir pada paripurna kemaren," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kuansing Gusmir Indra, Senin (27/11/2023) pagi di Telukkuantan.

Politisi yang akrab disapa Indrako ini berpendapat, seharusnya pandangan umum fraksi dilakukan setelah tuntasnya pembahasan di tingkat Banggar.

Selesainya pembahasan di tingkat Banggar dibuktikan dengan adanya berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani antara TAPD dan Pimpinan DPRD Kuansing.

"Dalam pembahasan, tentu ada penambahan atau pengurangan, ini perlu dituangkan dalam bentuk berita acara," kata Indrako.

Untuk diketahui, DPRD Kuansing telah menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD 2024 pada Jumat (24/11/2023) malam.

Pada kegiatan ini, Bupati Kuansing beserta jajaran tidak hadir. Sedangkan dari pihak DPRD yang tidak hadir adalah Fraksi Gerindra.

Bupati Kuansing menyampaikan alasan ketidakhadirannya pada rapat paripurna DPRD Kuansing. Surat itu diteken oleh Sekda Dedy Sambudi.

"Dengan ini disampaikan bahwa kami belum dapat memenuhi undangan saudara Ketua DPRD Kuansing," kata Dedy Sambudi dalam surat balasan yang diterima GoRiau.com.

Dedy menguraikan ada dua hal yang menyebabkan pihaknya tidak hadir. Pertama berkaitan dengan belum adanya kesepakatan antara komisi-komisi DPRD dengan perangkat daerah, TAPD dan Banggar DPRD terhadap hasil pembahasan RAPBD 2024.

Poin kedua, Dedy menyatakan belum ada berita acara terhadap perubahan hasil pembahasan RAPBD 2024 antara DPRD dan TAPD Kuansing.

Karena alasan itu, Dedy meminta agar Ketua DPRD Kuansing kembali menjadwalkan agenda sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2024.***