PEKANBARU - Kepala Daerah di Provinsi Riau, yaitu bupati, walikota, gubernur dan wakil gubernur, bisa menjadi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Tahun ini, ada dua bupati yang berkesempatan naik haji sebagai TPHD, yaitu Bupati Kuantan Singingi Mursini dan Bupati Kampar Catur Sugeng.

Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan kepada GoRiau.com, tugas TPHD dan TKHD ini membantu tugas-tugas PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) selama proses ibadah haji, mulai dari berangkat, penyelenggaraan ibadah dan kembali.

"Untuk satu kloter, terdiri dari lima petugas, yaitu ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, tenaga medis (dokter/perawat) kloter," kata Ahmad Syah, Jumat (27/7/2019).

Dikatakan mantan Pj Bupati Bengkalis ini, selain kelima petugas PPIH tersebut, masing-masing daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan provinsi, dapat memberangkatkan petugas TPHD dan TKHD, untuk membantu tugas-tugas pemimpin kloter dalam membimbing jamaah calon haji.

"Tentunya ada proses seleksi sebagai petugas TPHD dan TKHD. Seleksinya sesuau dengan keputusan kepala daerah masing-masing ditingkat kabupaten/kota dan provinsi," ungkap Ahmad Syah.

Terkait keberangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Kampar sebagai petugas TPHD, Ahmad Syah menjelaskan, kalau kebetulan yang menjadi petugas TPHD dan TKHD adalah kepala daerah. Maka berlakulah peraturan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui surat Nomor: 099/6454/SJ, untuk tidak menggunakan APBD.

"Contohnya tahun ini ada dua kepala daerah berangkat sebagai TPHD, namun menggunakan anggaran pribadi. Yaitu Pak Mursini dan Pak Catur Sugeng. Keduanya membayar secara probadi sesuai arahan Mendagri," jelas Ahmad Syah.

Berdasarkan surat himbauan yang dikeluarkan Mendagri RI Tjahjo Kumolo, tanggal 16 Juli 2019, kepada gubernur se Indonesia, untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai PPIH dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD. ***