PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti, Misliadi, mengapresiasi pidato Gubernur Syamsuar tentang komitmen penyelamatan hutan mangrove di hadapan Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Pidato itu disampaikan Syamsuar mewakili sembilan gubernur yang darahnya mengalami persoalan abrasi, saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, di Kendari Sulawesi Tenggara, Rabu, (9/2/2022).

Adapun isi komitmen yang dibacakan Syamsuar adalah bahwa pihaknya menyadari arti penting hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama, kalangan nelayan dan fungsi mangrove sebagai pelindung wilayah terluar dari abrasi serta tingginya kemampuan mangrove dalam mengurangi emisi karbon.

"Memang persoalan abrasi ini sudah sangat krusial di Riau, terutama di Dapil saya, Pemprov harus segera membuat kajian tentang abrasi ini, supaya ada solusi kongkrit," ujar Politisi PKB ini, Sabtu (12/2/2022).

GoRiau Anggota DPRD Riau Dapil Bengka
Anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti, Misliadi.
Pemprov, katanya, bisa membangunkan turap, membuat pemecah ombak, atau memberdayakan masyarakat untuk membentuk hutan mangrove di pesisir pantai.

Sebab, terangnya, selama satu bulan belakangan ini banyak lahan perkebunan masyarakat yang terkikis akibat abrasi ini, terutama di Kecamatan Bengkalis, seperti di Desa Simpang Ayam dan Desa Prapat Tunggal.

Begitu juga di Kecamatan Bintan, seperti Desa Muntai, Desa Muntai Barat, Banran Timur dan desa-desa yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Masyarakat bahkan sudah berkali-kali mengeluhkan hal ini.

"Kita berharap bahwa persoalan ini bisa menjadi khusus, karena anggarannya besar, menurut saya Pemprov harus proaktif menjemput APBN untuk program penanganan abrasi ini," tuturnya.

Diakui dia, Pemprov sebenarnya sudah menanggapi keluhan masyarakat ini dengan menurunkan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau untuk meninjau lokasi. Tapi, yang sangat diharapkan adalah aksi nyata yang lebih serius.

"Perhatian pemerintah ada sebenarnya, tapi masih sedikit, misalnya pembangunan Batu Bronjong. Dari sisi pemerintah itu sudah besar karena memakan biaya besar, tapi bagi masyarakat itu masih kecil. Makanya, APBN harus ditarik kesini," terangnya. ***