PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk benar-benar menunjuk orang yang tepat dalam menjalankan peluang Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen di Blok Rokan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan regulasi dari Kementerian ESDM, daerah yang menjadi penghasil minyak mendapatkan hak 10 persen pengelolaan, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perminyakan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini mengungkapkan, Pemprov Riau sudah mulai menyisir pemilihan orang-orang untuk mengisi BUMD Riau Petroleum, yang kemungkinan besar akan mengurus PI ini.

"Potensi pendapatan di Blok Rokan ini, pemerintah harus menempatkan orang-orang mampu dan mumpuni dalam menangkap peluang ini, jadi mereka harus bisa betul-betul mengeksekusi setiap tahapan. Artinya, dia konsisten dan tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu akan merugikan Riau," ujar Legislator Dapil Rohil ini kepada GoRiau.com, Jumat (15/1/2021).

Ditambahkannya, beberapa daerah seperti Jawa Barat dan di Pulau Kalimantan juga sudah mulai menjalankan PI ini, sehingga daerah-daerah itu bisa menjadi tempat referensi Pemprov Riau dalam memaksimalkan

Pontensi untuk itu ada, provinsi lain sudah mendapatkannya seperti Jawa Barat, Kalimantan juta sudah. Artinya, sudah ada referensi sebagai tempat Riau untuk belajar mengelola PI ini.

Lebih jauh, Karmila juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak lepas tangan dalam rekrutmen tenaga kerja nantinya di Blok Rokan, karena bagaimanapun anak-anak Riau harus mendapatkan peluang kerja di Blok Rokan ini.

"Iya itu juga harus jadi perhatian, memang kita tidak boleh menganggu kebijakan perusahaan, tapi ada regulasi yang mewajibkan perusahaan menerima anak-anak tempatan. Tidak ada persentase pastinya, tapi kita harus menempatkan putra daerah disana, yang mengontrol ini adalah Disnaker dan DPRD Riau melalui dinas terkait," tutupnya.

Seperti diketahui, Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 nanti akan diambil oleh PT Pertamina setelah puluhan tahun dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).***