PEKANBARU - Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuka komunikasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar untuk pembentukan Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Forum TJSP ini, kata Karmila, sudah dibentuk Perda-nya pada tahun 2012 lalu oleh DPRD Riau, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2012, dan selanjutnya dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2015.

Keberadaan Forum ini, menurut Karmila cukup penting dalam memastikan hak-hak masyarakat yang berada di wilayah sumur minyak Blok Rokan, tak terkecuali Dapilnya, yakni Rokan Hilir.

"Memang Rokan Hilir itu sumber minyak juga, tentu harus dapat porsi lebih seperti tenaga kerja, dan Corporate Social Responsibilities (CSR). Keberadaan forum ini nanti bisa dilihat berapa persentase yang didapat wilayah sana," ujar Mantan Anggota DPRD Rohil ini kepada GoRiau.com, Rabu (24/2/2021).

Dalam Perda ini, jelas Karmila, secara tegas dinyatakan bahwa perusahaan bisa memberikan kontribusi kepada daerah di semua bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan dan bidang-bidang lainnya yang bersifat untuk umum.

"Sebenarnya, untuk penerapan sudah mulai banyak, terutama waktu Covid-19 di awal-awal dulu, mereka (perusahaan) kan sudah bantu masker, Alat Kesehatan (Alkes) dan lainnya. Sekarang tinggal merapikan saja, karena kalau ada forum kan dia lebih tertata," tuturnya.

Disinggung apakah dirinya akan mengundang pihak terkait, Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini menyebut permasalahan TJSP sebenarnya lebih kepada komisi V, namun selaku Ketua Fraksi, dia akan membuka komunikasi dengan Gubernur.

"Tapi tak tertutup kemungkinan kita akan komunikasi dengan gubernur supaya ini dimaksimalkan, karena kita tidak bisa lagi terlalu berpatokan ke APBD, apalagi dalam beberapa tahun ini kan pendapatan kita terus menurun," pungkasnya. ***