BENGKALIS, GORIAU.COM - Kinerja DPRD Bengkalis semakin merosot. Dua kali mengagendakan sidang paripurna tetapi tak juga kunjung kuorum sudah menunjukkan bahwa DPRD tidak lagi bekerja dengan hati. Pembatalan paripurna terjadi pada penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

''Pasca pengesahan APBD bulan Februari lalu, nyaris tidak ada aktivitas yang urgen dilakukan lembaga wakil rakyat ini. Fungsi legislasi mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga layak dikatakan kinerja DPRD Bengkalis sekarang berada pada titik terendah,'' ungkap Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (Fokal) Bengkalis, Syafril Naldi, Rabu (17/4/2013).

Menurutnya, DPRD Bengkalis seharusnya lebih pro aktif dan berpihak pada pembangunan serta kebutuhan daerah. Apalagi Ranperda PBB Perdesaan dan Perkotaan sudah diberi deadline oleh Menteri Keuangan RI supaya tuntas di seluruh daerah awal Mei mendatang. Anehnya, dua kali rapat paripurna laporan kerja pansus diagendakan, dua kali pula batal dilaksanakan akibat tidak kuorum.

Syafril Naldi meminta ketegasan pimpinan DPRD menyikapi situasi yang terjadi saat ini. Terlebih lagi Ranperda PBB tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak serta pendapatan dari sektor pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). ''Kita tahu masih ada komisi-komisi di DPRD Bengkalis yang melaksanakan hearing (dengar pendapat,red) dengan perwakilan masyarakat atau SKPD di Pemkab Bengkalis. Tetapi itu substansinya berbeda, karena tidak menyangkut dengan pengambilan keputusan atau kebijakan,'' sambung Syafril Naldi.

Sikap malas ngantor mayoritas anggota dewan, merupakan preseden buruk bagi DPRD Bengkalis secara institusi maupun personal. Kemudian ia menyentil juga fungsi dari badan kehormatan (BK) DPRD Bengkalis yang tidak berjalan sama sekali, malahan ada anggota BK yang juga jarang masuk kantor.

Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah seperti tidak dapat berbuat banyak terhadap kondisi tersebut. Diakui, walaupun dirinya adalah Ketua DPRD, tetapi seluruh anggota dewan bisa bertindak atas dirinya sendiri, atas nama fraksi sebagai representasi partai politik yang mengusung mereka dan komisi-komisi tempat mereka bertugas.

''Memang dua kali agenda rapat paripurna Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan batal karena tidak pernah kuorum. Selaku pimpinan dewan, saya sudah memberitahukan secara resmi maupun lewat sms kepada kawan-kawan untuk hadir,'' pungkas Jamal. (jfk)