JAKARTA, GORIAU.COM - Kendati masa Hak Guna Usaha (HGU) PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) telah berakhir sejak 31 Desember 2012 silam dan sudah diajukan perpanjangan oleh perusahaan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jakarta, namun hingga saat prosesnya masih terkatung-katung. Saat ini HGU PT TPP yang berlokasi di tiga Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) itu masih dalam proses BPN RI karena terganjal oleh tuntutan masyrakat dan permohonan dari Pemkab Inhu.

Hal ini terungkap saat perwakilan masyarakat Pasir Penyu dan Sei Lala yang tergabung dalam Koperasi Cira Usaha Mandiri (KCUM) saat melakukan pertemuan dengan Kepala Subdit HGU, BPN RI di Jakarta, Rabu (17/4/2013). Demikian diungkapkan perwakilan masyarakat dua kecamatan itu ketika berkunjung ke BPN RI di Jakarta via rilisnya.

Pasalnya, sebelumnya pada 2 Januari 2013, Bupati Inhu juga telah mengirimkan surat kepada Kepala BPN RI perihal habisnya masa HGU PT TPP dengan HGU Nomor 08/06/1981. Dalam surat yang ditandatangani Bupati Inhu Yopi Arianto tersebut juga melampirkan berita acara rapat tim tekhnis Pemkab Inhu yang dipimpin Sekda Inhu, R Erisman pada tanggal 2 Januari 2013. Yang isinya antara lain, mengingat telah berakhirnya HGU PT TPP Nomor: 08/06/1981, maka diminta kepada PT TPP untuk menghentikan sementara pengelolaan/penguasaan lahan sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, pada 6 Februari 2013 lalu, perwakilan warga dua Kecamatan bersama Pemerintah Kabupaten Inhu mengadakan pertemuan dengan BPN RI di Jakarta. Alhasil dari pertemuan itu, BPN RI berjanji akan memfasilitasi tuntutan warga dengan Direksi PT TPP, akan tetapi hingga sekarang tuntutan masyarakat tersebut belum dikabulkan pihak TPP.

Kemudian, pada tanggal 8 April 2013, Bupati Inhu kembali megirimkan surat kepada Kepala BPN RI, perihal permohonan penjelasan proses HGU perusahaan itu. Surat Bupati itu juga melampirkan hasil rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) Kabupaten Inhu, tanggal 5 April 2013. Dimana salah satu butir kesepakatannya adalah mempertanyakan kembali kepada Kepala BPN RI tentang proses HGU nomor 20 PT TPP.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Subdit HGU, Husaini didampingi Kepala Seksi HGU BPN RI, Mashuda ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/4/2013) mengaku belum memproses HGU PT TPP. Belum diprosesnya HGU perusahaan tersebut karena BPN RI sedang memproses tuntutan pembagian lahan plasma PT TPP oleh warga Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sungai Lala di Kabupaten Inhu.

Kedatangan perwakilan warga dua Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sungai Lala yang menuntut lahan plasma PT TPP itu ke BPN RI difasilitasi Kemeterian Sekretariat Negara RI. Dimana sebelumnya, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, perihal sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Tunggal Perkasa Plantations. (jf)