BAGANSIAPIAPI - Situasi politik di Kabupaten Rokan Hilir kian memanas seiring perjalanan proses Pilkada. Khususnya sejak masa kampanye dimulai. Aksi saling hujat dan serang, terus berlangsung khususnya di media sosial.

Gambaran tentang panasnya kondisi politik di Negeri Seribu Kubah itu, dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rohil.

Sejauh ini, Bawaslu Rohil telah menerima 49 pengaduan, yang datang dari kedua kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung.

Dari data dirangkum, Kamis (24/10/2024), Bawaslu Rohil tengah menangani 49 laporan dari berbagai pihak dan tim sukses.3 diantaranya sudah diregistrasi dan dalam proses klarifikasi. Baik pihak terlapor maupun pelapor.

Dari total pengaduan tersebut, 11 diantaranya adalah terkait dengan netralitas ASN, karena diduga mendukung salah satu pasangan calon.

Sejauh ini, 5 laporan telah diteruskan ke BKN RI. Sedangkan sisanya masih dalam proses pelusuran. Sedangkan empat lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat material.

Sementara itu, ada 32 laporan lainnya tidak ditindaklanjuti karena hingga batas waktu yang telah ditentukan, pihak pelapor tidak kunjung memperbaiki laporan atau tidak melengkapi alat bukti sebagaimana yang diminta Bawaslu Rohil.

Terkait kondisi itu, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, kembali mengingatkan pasangan calon, tim sukses hingga pihak penyelenggara, agar jangan melanggar aturan Pilkada.

" Saya mengimbau hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, turuti aturan, aturan dalam Pilkada," Kapolres, Kamis (24/10/2024).

Isa Iman Syahroni juga mengingatkan seluruh Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan patroli dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menekan terjadinya pergesekan dan saling hujat di tengah masyarakat.

Berikut Data Pengaduan yang Diterima Bawaslu Rohil

1. Laporan yang diregistrasi sebanyak 3 laporan. Saat ini masih dalam proses klarifikasi.

2. Laporan terkait Netralitas ASN yang diteruskan ke BKN berjumlah 5 Laporan.

3. Laporan yang dilakukan pelurusan dijadikan temuan tentang etralitas ASN berjumlah 4 laporan.

4. Laporan yang dihentikan/tidak ditindaklanjuti berjumlah 32 Laporan.

5. Laporan yang belum diplenokan berjumlah 5 Laporan.

6. Laporan yang terlapornya merupakan ASN sebanyak 20 laporan, karena diduga melanggar netralitas dan pidana. ***