
PANGKALANKERINC, GORIAU.COM - Hingga akhir tahun 2013, jumlah warga Kabupaten Pelalawan yang melakukan perekaman data e-KTP mencapai 84,330 persen atau sebanyak 165.870 jiwa.
Warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai batas akhir yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan tengah menunggu petunjuk dari Kemendagri terkait hal ini.Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pelalawan Drs Syafruddin via selulernya, Senin (30/12/12). Menurutnya, batas akhir penetapan perekaman data e-KTP adalah tanggal 31 Desember 2013, jadi hanya tersisa satu hari lagi sebagai penutup hari tahun 2013 ini."Jadi kalau masyarakat yang sampai saat ini masih belum melakukan perekaman e-KTP, kita tak bisa berbuat apa-apa. Soalnya, kita sendiri sudah kerapkali menghimbau agar masyarakat secepatnya melakukan perekaman e-KT, tapi bagi yang belum, kita tunggu arahan atau petunjuk dari Kemendagri," ungkapnya.Di Kabupaten Pelalawan sendiri, sambungnya, Kecamatan Teluk Meranti berada pada posisi paling buncit dalam hal progress e-KTP, yang mencapai 63,696 persen atau 8.011 jiwa. Jumlah tersebut selisih jauh dari yang ditargetkan pada masyarakat yang harus melakukan perekaman e-KTP sebanyak 12.577 jiwa."Kita tak tahu persis kendalanya apa, namun yang jelas Kecamatan Teluk Meranti berada pada posisi paling akhir pencapaian progress e-KTP," ujarnya.Disinggung soal program Disdukcapil tahun 2014 mendatang, Syafruddin mengatakan bahwa di tahun 2014 nanti maka segala jenis pelayanan publik administrasi kependudukan di antaranya pembuatan KTP, akte kelahiran serta Kartu Keluarga akan digratiskan. Namun untuk aplikasi di lapangannya seperti apa, pihaknya kini tengah menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kemendagri."Jika juklak itu sudah turun, nantinya biaya pengurusan surat-surat kependudukan itu akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Dan semua penerbitan dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, warga tidak perlu lagi ke pengadilan hanya untuk mendapatkan akta kelahiran," tutupnya.(rkh)