SELATPANJANG, GORIAU.COM - Ternyata menikah sesuai dengan aturan pemerintah cukup sulit dilakukan, terutama pada persyaratan administrasinya. Tapi, kalau menyerahkan semuanya ke KUA, siap-siap membayar dengan harga yang sangat tinggi.

Meski Pemerintah masih sedang membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pengaturan Biaya Pencatatan Nikah bagi Warga Negara Beragama Islam, tapi tampaknya Kantor Urusan Agama (KUA) Tebingtinggi sudah duluan menetapkan biaya pernikahan.
Tidak tanggung-tanggung biaya pernikahan yang ditetapkan berkisar antara Rp500 Ribu hingga Rp2 Juta. Padahal sesuai aturan pemerintah hanya sekitar Rp 50 Ribu dan Rp 600 Ribu jika dilakukan di luar kantor dan bukan pada jam kerja.
Hal ini yang dialami pasangan pengantin di Selatpanjang, Zulfandi, yang melangsungkan pernikahan di KUA Tebingtinggi, Rabu, (2/4/2014) lalu. Meski melaksanakan pernikahan di KUA, ia tetap dibebankan biaya Rp 500 Ribu, atau 10 kali lipat lebih besar dari biaya sesuai aturan.
"Bukannya kita tidak punya uang, tapi kita hanya mempertanyakan kenapa aturan pemerintah tersebut tidak berlaku di sini (KUA Tebingtinggi, red). Biayanya membengkak hingga 10 kali lipat, tidak tanggung-tanggung pungli yang mereka lakukan," kata Zulfandi.
Terkait tingginya biaya tersebut, beberapa hari menjelang hari pernikahan, yakni Rabu, (26/3/2014) yang lalu, ia telah mencoba menjumpai Kepala KUA Tebingtinggi, Fakhrurozi, dengan maksud mempertanyakan hal tersebut. Tapi saat itu ia menerima jawaban yang tidak memuaskan dan merasa dipersulit secara administrasi.
"Kata dia (Kepala KUA, red), kalau mau nikah dengan biaya sesuai aturan bayar Rp50 ribu, bisa saja. Tapi mereka cuma nyediakan buku nikah dan tempat. Mereka juga tidak bersedia membaca khutbah nikah. Itupun saya harus membayar langsung biaya itu ke Bank. Tapi anehnya, dia bilang waktu itu, Bank tidak akan menerima pembayaran perorang. Nah, saya jadi bingung sendiri. Itu sama saja mempersulit saya," cerita laki-laki yang akrab disapa Ijul ini.
Lebih jauh ia bercerita, saat itu ia lantas meminta solusi kepada Kepala KUA Tebingtinggi itu. Tapi bukannya diberi kejelasan, Ijul malah tetap disuruh membayar ke Bank.
"Karena bingung waktu itu saya bilang akan membayar Rp500 ribu untuk biaya nikah. Tapi dia (Kepala KUA, red) seperti merajuk dan tidak mau menerima dan tetap menyuruh saya membayar langsung ke Bank," tukasnya.
Dalam keadaan bingung ia coba meminta kepada beberapa media untuk mencoba mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Namun terkait hal itu, saat melaksanakan penataran, ia disinggung kepala KUA Tebingtinggi dengan perkataan yang menyalahkan ia karena menghubungi media.
"Kenapa harus bawa-bawa wartawan, kalau memang kamu tidak ada uang langsung bilang ke saya. Saya nikahkan gratis," ucapnya meniru kata-kata Kepala KUA Tebingtinggi, Fakhrurozi.
Karena tidak mau bermasalah dengan pernikahannya, Zulfandi akhirnya membayar biaya pernikahan sebesar Rp500 ribu saat akan melangsungkan pernikahan Rabu, (2/4/2014), di KUA Tebingtinggi, Jalan Yos Sudarso Selatpanjang.
"Saat membayar Pak KUA menanyakan administrasi dan biaya, kemudian saya disuruh membayar ke salah seorang petugas bernama Apri. Waktu saya tanyakan berapa, dia (Apri, red) menjawab biasa, yakni Rp500 ribu. Akhirnya tetap saya bayar, dan kami menikah," akunya.
Fakhrurazi saat dikonfirmasi di Kantornya Jalan Yos Sudarso, Selatpanjang, mengakui kalau biaya pernikahan segitu adanya. Bahkan jumlah tersebut terhitung kecil dibandingkan pasangan pengantin lainnya.
"Itu kecil. Orang ada yang membayar satu sampai dua juta. Karena memang untuk urusan pernikahan, biasanya masyarakat tidak akan keberatan. Salah pola pikir kalau menganggap itu besar, seharusnya lebih banyak bersedekah lebih bagus," sebut Kepala Kantor Urusan Agama Tebingtinggi itu.
Lagi pula, katanya, sesuai aturan sebesar Rp50 ribu itu hanya untuk mencatat pernikahan dan uangnya dimasukkan ke kas negara bukan untuk kami. "Tentunya kita tidak mau kalau gaji kita yang digunakan untuk uang operasional. Jadi itu wajar-wajar saja," bebernya.
Lebih jauh ia menerangkan, menurut pengalaman tokoh-tokoh agama termasuk pejabat nikah memang masih dihormati oleh masyarakat. Jadi selalu ada kesepakatan setiap pernikahan, dalam hal biaya.
"Ada sejuta, dua juta, tergantung kesepakatan. Karena kalau orang kaya gengsi bayar murah, lagipun dari dulu tokoh agama dan petugas nikah ini memang dihargai oleh masyarakat," kata Fakhrurozi.
Kepala KUA Tebingtinggi, yang baru menjabat sekitar 1 tahun lebih itu, berdalih dan mengatakan kalau uang yang dipungut dari pasangan catin untuk operasional. Mulai dari menggaji honorer, operasional petugas nikah hingga keperluan ATK (alat tulis kantor), seperti tinta dan kertas.
"Kami (KUA Tebingtinggi) ini kantor teraneh, selama ini masyarakatlah yang menghidupkan kantor ini. Mengharapkan operasional dari Kemenag tidak akan cukup ditambah lagi sudah lama tidak cair. Jangan basahnya, lembab nya pun tidak terasa," ungkap Fakhrurozi memberikan gambaran kalau sudah lama mereka tidak mendapat dana operasional dari Kemenag.***