PEKANBARU – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau terkait kewajiban perusahaan perkebunan mengalokasikan 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat sekitar terus bergulir. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa langkah ini akan dibahas bersama pimpinan fraksi dalam waktu dekat.

“Momentum ini harus kita ambil. Tapi tentu harus disepakati dulu oleh pimpinan DPRD dan fraksi. Insyaallah minggu depan kita rapatkan,” ujar Kaderismanto kepada goriau.com, Senin (30/6/2025).

Setidaknya terdapat enam poin krusial yang menjadi perhatian DPRD Riau terkait urgensi pembentukan Pansus HGU ini:

1. Banyak Perusahaan Belum Tuntaskan Kewajiban

DPRD mencatat banyak perusahaan sawit di Riau yang belum menunaikan kewajiban hukum untuk mengalokasikan 20 persen HGU-nya kepada masyarakat. Padahal, hal tersebut merupakan amanat undang-undang.

2. Makna 20 Persen dari Lahan Inti

Ketua DPRD menegaskan bahwa 20 persen lahan yang dimaksud harus berasal dari lahan inti perusahaan, bukan dari lahan di luar kawasan inti sebagaimana sering disalahartikan oleh pihak perusahaan.

3. Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder

DPRD akan menyelaraskan langkah ini dengan Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, serta memanggil perusahaan-perusahaan, termasuk yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), yang belum menunaikan kewajiban plasma.

4. Pendataan Perusahaan Akan Diperjelas

Dibutuhkan data akurat terkait jumlah dan status HGU perusahaan sawit di Riau. Hal ini penting sebagai dasar kuat bagi DPRD menyusun rekomendasi serta langkah-langkah hukum selanjutnya.

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Jika perusahaan tetap abai, DPRD Riau berencana meminta intervensi pemerintah pusat agar menekan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

6. Solusi Atasi Kemiskinan Ekstrem

Skema 20 persen HGU diyakini mampu menekan kemiskinan ekstrem. Dengan estimasi 1 juta hektare HGU di Riau, alokasi dua hektare per kepala keluarga dapat memberikan manfaat langsung kepada sekitar 100 ribu keluarga.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini amanah Undang-undang. Kita harus berpihak pada rakyat,” tegas Kaderismanto. ***