PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Riau yang mengganti Fuady Noor dari jabatan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Menurut Edi, langkah tersebut sudah tepat karena dilakukan melalui prosedur yang sah, yakni melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah adanya evaluasi objektif terhadap kinerja direksi yang dinilai tidak kapabel.

"Kami sudah mengetahui ada sejumlah direksi yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Namun, kewenangan pergantian direksi berada di tangan gubernur sebagai pemegang kendali," ujar Edi Basri saat dimintai tanggapan, Senin (30/6/2025).

Ia menambahkan, Komisi III DPRD Riau juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur Riau untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun hingga saat ini, pertemuan tersebut belum terealisasi.

Terkait pergantian direksi PT SPR, Edi menilai hal itu diperlukan karena modal yang dikelola perusahaan tidak sebanding dengan dividen yang dihasilkan.

"Kami berharap pengganti Fuady Noor ke depan merupakan sosok yang mampu membawa kemajuan bagi perusahaan serta tidak menurunkan kualitas kinerja," jelasnya.

Edi menekankan pentingnya memilih figur yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Ia pun mendukung penilaian pemerintah yang menyebut bahwa kinerja direksi PT SPR selama ini kurang memuaskan.

"Siapa pun yang dipilih, harus benar-benar memiliki kapasitas. Kami sepakat bahwa kinerja direksi PT SPR selama ini buruk," tegasnya.

Selain PT SPR, Edi juga menyoroti beberapa BUMD lainnya di Riau yang dinilai memiliki kinerja tidak optimal dan perlu mendapat perhatian serta evaluasi lebih lanjut. ***