PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menegaskan bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan desa dan RT tidak berlaku untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota bertuah pada tahun ajaran 2019-2020.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Kementrian Kebudayan dan Pendidikan (Kemendikibud) Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. Selain itu juga untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Jadi SKTM yang dibuat oleh desa, dan RT tidak berlaku lagi, kecuali surat yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Abdul Jamal di Pekanbaru Selasa, (22/1/2019).

Walaupun SKTM dihapuskan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tidak akan menghalangi siswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi. Ia mengatakan masih banyak harapan untuk masyarakat kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan di tempat yang baik tanpa adanya manipulasi atau pemalsuan dokumen.

Ads
Seperti menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat menjamin akurasi data kependudukan. Ia menambahkan bahwa dua kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini akan menjadi acuan apakah mampu tidaknya calon peserta didik. ***