Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor 451 Tahun 2001 tentang Pelarangan Eksplorasi Pasir Laut di perairan Kabupaten Bengkalis (termasuk kabupaten Kepulauan Meranti) dinilai sudah kadaluarsa. Pemkab diminta menerbitkan SK baru, yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan hajat hidup orang banyak.

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa SK Nomor 451 yang diteken pada masa Bupati Syamsurizal, jelas sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Pemkab melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) tidak bisa beralasan soal eksplorasi pasir laut mengacu kepada SK tersebut.

''Dalam SK Nomor 451 tahun 2001 itu jelas disebutkan pelarangan eksplorasi pasir laut di zona tertutup di seluruh perairan Kabupaten Bengkalis. Berarti pada saat SK itu terbit masih termasuk wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Meranti, karena Kabupaten Meranti baru lepas dari Bengkalis tahun 2008," ujar Syahrial, Senin (20/4/2015).

Politisi Partai Golkar ini juga menyinggung Pemkab lamban dalam mengeksekusi keputusan soal penambangan pasir laut yang sekarang masih berlangsung di Pulau Rupat, tepatnya di Pulau Babi, Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara. Seharusnya saat ini sudah ada kebijakan tegas dari Pemkab Bengkalis, termasuk mengeluarkan rekomendasi dan pembatalan SK Bupati Nomor 451.

''Pemkab Bengkalis harus menerbitkan SK baru tentang eksplorasi pasir laut,termasuk memberikan izin kepada penambangan rakyat. Ratusan keluarga di Rupat hidup dari penambangan pasir laut ini,'' jelas Syahrial yang juga putra asli Rupat.

Terpisah, Kadistamben Bengkalis tengku Said Ilyas mengakui kalau SK 451 Tahun 2001 kadaluarsa. Namun, Pemkab Bengkalis masih menunggu realisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Eksplorasi Pasir Laut serta Peraturan Pemrintah (PP).

''Soal kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemrintah Pusat dan Pemerintah Provinsi soal kewenangan. Untuk SK Nomor 451 tahun 2001, memang sudah kadaluarsa, tapi itu masih belum dicabut,'' ungkap Tengku Said Ilyas.

Ditambahkan, ekslorasi pasir laut yang sekarang masih berlangsung oleh PT Global Maritimindo merupakan kewenangan Pemprov Riau karena di lakukan pada zona di atas 4 mil.(ail)