JAKARTA -- Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Rudy Sufahriadi mengatakan, sidang kode etik merekomendasikan pemecatan terhadap Kapolsek Parigi Iptu IDGN yang dituduh meniduri putri tersangka.

Dikutip dari detikcom, Kapolda Sulteng menjelaskan, rekomendasi pemecatan terhadap Iptu IDGN dari kepolisian ini sesuai dengan instruksi Kapolri terkait anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

''Karena terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas Kapolsek, hari ini dilakukan sidang kode etik. Sesuai instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak dan melakukan hukuman pada anggota yang melakukan kesalahan,'' kata Irjen Rudy dalam konferensi pers, Sabtu (23/10/2021).

Rudy menuturkan hasil sidang etik hari ini merekomendasikan Iptu IDGN diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian.

''Putusannya adalah merekomendasikan Iptu IDGN untuk PTDH, pemberhentian tidak hormat dari kepolisian,'' ungkapnya.

Sedangkan untuk pidananya, Iptu IDGN masih menjalani penyidikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum). Hal lebih rinci akan disampaikan kemudian.

''Untuk pidana hukumnya, sedang dilakukan penyidikan oleh Dirkrimum. Nanti kami rinci apa yang dilakukan,'' ujarnya.

Kapolsek Parigi Diproses

Sebelumnya diberitakan, Kapolsek Parigi Iptu IDGN juga dipastikan bakal diproses secara pidana buntut kasus dugaan perbuatan asusila terhadap S (20), putri seorang tersangka kasus pencurian ternak. Iptu IDGN juga bakal menerima sanksi etik.

Hal itu disampaikan oleh Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) lalu. Ferdy Sambo menyatakan Iptu IDGN kini sudah dicopot dari jabatannya.

''Kapolsek Parigi sudah dicopot, kemudian kemarin sudah melaporkan, tindak pidananya kita akan proses,'' kata Ferdy Sambo.

Sambo menjelaskan pemeriksaan etik terhadap Iptu IDGN terus dilakukan. Namun, kata Sambo, putusan sidang tersebut akan disampaikan setelah vonis pidana.

''Berjalan, cuman nanti sidangnya setelah putusan pidana,'' ujar Sambo.

Sambo mengatakan Mabes Polri juga sudah memberikan arahan kepada seluruh Polda untuk meningkatkan pengawasan. Seluruh anggota diminta bertindak sesuai prosedur.

''Tadi sudah ada anev (analisis-evaluasi) di Mabes tingkat Mabes Polri ke seluruh Kasatwil untuk melakukan pengawasan melekat terhadap semua kegiatan operasional anggota di lapangan. SOP harus terus diperhatikan, kita harus terus mengingatkan ini,'' ujar Sambo.***