JAKARTA – Desakan publik agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendapat jawaban. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan rancangan aturan tersebut akan masuk agenda setelah pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.

Hal itu disampaikan Dasco usai bertemu mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/9/2025). Ia menegaskan pembahasan harus dilakukan secara berurutan untuk mencegah tumpang tindih aturan.

“Undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang lain. Supaya tidak tumpang tindih, pembahasannya akan dilakukan setelah KUHAP selesai,” ujarnya.

Menurut Dasco, RUU KUHAP kini masih dalam tahap menerima partisipasi publik. Namun, DPR sudah memberi arahan agar proses tidak molor.

“Partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi III bahwa ada batas waktu yang harus dipatuhi,” jelasnya.

Dasco berharap pembahasan KUHAP bisa dirampungkan sebelum masa sidang berakhir. Dengan begitu, DPR dapat langsung beralih ke pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini KUHAP sudah selesai, sehingga bisa langsung masuk ke RUU perampasan aset,” ungkapnya.

RUU Perampasan Aset sendiri menjadi salah satu tuntutan utama para mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. Mereka menilai aturan ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menutup celah bagi pelaku kejahatan menyembunyikan hasil tindak pidana. ***