
PEKANBARU – Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Provinsi Riau tahun 2024 menjadi sorotan serius Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.
"Adanya temuan BPK ini harus menjadi perhatian serius. Di tahun 2025 kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Selama ini Riau selalu mendapat opini WTP, namun tahun 2024 ternyata pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik," tegasnya kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Ia meminta Pemprov Riau segera menindaklanjuti seluruh catatan dari BPK agar pengelolaan keuangan ke depan lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, hal ini menjadi krusial di tengah masa kepemimpinan yang baru, baik di eksekutif maupun legislatif.
"Dengan adanya gubernur dan pimpinan DPRD yang baru, semuanya harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Ini penting agar percepatan pembangunan bisa dijalankan. Ini baru soal pengelolaan keuangan, belum lagi soal bagaimana mencari pendapatannya," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemprov Riau untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai peningkatan PAD menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
"Rakyat hari ini melihat dan menilai kita semua. Tata kelola keuangan daerah saja masih bermasalah, belum lagi soal peningkatan pendapatan daerah yang belum optimal," ungkapnya.
Ia berharap Gubernur Riau memberikan target yang jelas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar harapan untuk membangun Riau yang lebih baik dapat benar-benar diwujudkan. ***