PEKANBARU - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal berharap pemerintah bisa lebih menghargai DPRD Riau dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Riau.

Hal tersebut disampaikan Mantan Ketua DPRD Siak ini saat ditanyakan progress pembahasan APBD Murni 2021, dia mengaku tidak tahu apakah tahun ini Pemprov bisa mengakomodir Pokir atau tidak.

"Kita belum tahu, tapi harapannya bisa terakomodir apa yang menjadi hasil reses, hasil Kunjungan Lapangan (Kunlap), kami turun ke masyarakat, semoga itu bisa terealisasi," kata Zulfi kepada GoRiau.com, Jumat (23/10/2020).

DPRD Riau, ujar Zulfi, memiliki hak budgetting yang sudah diatur oleh UU, sehingga setiap APBD harus melalui pengesahan di lembaga DPRD Riau ini. Sudah seharusnya, apa yang diharapkan DPRD Riau bisa dijalankan oleh pemerintah.

Karena setiap kali reses, Zulfi bersama Anggota DPRD Riau lainnya pasti membawa usulan pembangunan dari masyarakat. Dan sebagai wakil rakyat, DPRD Riau wajib mempertanggungjawabkan amanah itu untuk selanjutnya direalisasikan.

"Kita paham aspirasi dari bawah itu tidak sedikit, kalau diakomodir semua tak mungkin juga. Harapan kita setidaknya apa yang diusulkan bisa terpenuhi, walau hanya satu atau dua," ungkapnya.

Ditambahkan Zulfi, memang selama ini pemerintah juga menganggarkan kegiatan untuk masyarakat, namun terkadang banyak juga kegiatan yang diprogramkan pemerintah itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

"Kebanyakan, ada hal-hal yang kadang-kadang seperti ini, misalnya orang butuh sendok dikasih cangkul, jadi tidak tepat. Kalau waktu kami reses, rakyat meminta apa yang dibutuhkan mereka," tuturnya.

"Kita sudah sampaikan ke Sekda, ada sekitar 2000an kita sampaikan aspirasi ke pemerintah, banyaklah macamnya, ada gedung belajar, sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya. Semuanya itu langsung ke masyarakat. Tapi Sekda bilang kalau ada anggaran, mereka akan pertimbangkan," tutupnya.***