BENGKALIS, GORIAU.COM - Batalnya sejumlah agenda paripurna di DPRD Bengkalis dinilai sebagian kalangan bentuk tidak harmonisnya hubungan legislatif dengan eksekutif. Namun hal itu dibantah oleh Ketua DPRD Bengkalis.

Menurut Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, sejak tiga bulan terakhir mayoritas wakil rakyat lebih disibukkan dengan berbagai agenda hearing atau dengar pendapat di tingkat komisi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi.

''Tidak benar hubungan dewan dengan pihak eksekutif tidak harmonis. Buktinya sejumlah agenda hearing dengan SKPD maupun adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat tretap kita follow up ditingkat komisi, dengan memanggil SKPD bersangkutan,'' tegas Jamal.

Soal batalnya tiga paripurna Ranperda PBB-P2 serta LKPJ Bupati murni karena mayoritas anggota dewan berhalangan hadir. Salah satu faktornya adalah kesibukan pengurusan kelengkapan administrasi anggota dewan yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon legislatif tahun 2014 mendatang.

Seperti dirilis, tiga kali paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD batal dilaksanakan, karena tidak kuorumnya wakil rakyat. Termasuk juga rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada awal Mei lalu, juga batal digelar. (jfk)