JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra merespons kemunculan namanya dalam bursa usulan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski tidak ingin berkomentar banyak mengenai dorongan tersebut, ia menghargai segala bentuk aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya itu masyarakat ya, publik silakan aja, saya enggak bisa berkomentar apa-apa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, keputusan akhir terkait penentuan sosok calon wakil presiden untuk mendampingi pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kepala negara memiliki pertimbangan matang dalam memilih figur pendamping untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan.

"Punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari tiga tahun ke depan," ucapnya.

Lebih jauh, Yusril memaparkan tahapan konstitusional dalam mekanisme pergantian wakil presiden usai berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Proses tersebut diawali dengan agenda rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyatakan secara resmi telah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

Setelah pernyataan kekosongan jabatan ditetapkan, pimpinan MPR akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta presiden agar segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan seluruh dokumen persyaratannya.

Usulan dua nama calon dari presiden itu selanjutnya akan menjalani proses verifikasi oleh tim khusus di MPR. Tahapan berikutnya, lembaga tinggi negara tersebut akan menggelar sidang untuk memilih satu nama sebagai wakil presiden dalam tenggat waktu paling lama 60 hari.

"Diharapkan semua proses ini bisa terselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026," pungkasnya. ***