BENGKALIS, GORIAU.COM - Pengamat masalah pembangunan Bengkalis, Syafril Naldi mensinyalir batalnya sejumlah paripurna tersebut, dikarenakan ketidakharmonisan hubungan kedua lembaga tersebut. Indikatornya adalah miss komunikasi antara pihak eksekutif dengan legislatif, terkait sejumlah agenda menyangkut program pembangunan daerah yang sebenarnya sudah diagendakan.

''Dari situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini, ada indikasi hubungan antara DPRD Bengkalis dengan pihak eksekutif khususnya kepala daerah kurang harmonis. Contohnya, tiga kali rapat paripurna Ranperda PBB-P2 serta sekali rapat paripurna pembahasan LKPJ kepala daerah batal dilaksanakan, sepertinya ada unsur kesengajaan,'' kata Syafril naldi, Minggu (26/5/2013) memberikan alasan.

Disampaikan pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Antara Lembaga (Fokal) Bengkalis ini, akibat dari tidak bagusnya hubungan antara kedua lembaga ini adalah masyarakat serta kepentingan pembangunan daerah. Sejumlah kebijakan yangs eharusnya tertuang dalam program pembangunan menjadi tidak berjalan.

''Kita menilai saat ini fungsi legislasi serta pengawasan oleh DPRD Bengkalis tidak berjalan maksimal. Ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dengan legislatif harus diperbaiki, karena hal ini dapat memberikan preseden buruk bagi daerah serta berdampak negatif pada kedua institusi itu sendiri,” paparnya. (jfk)