
JAKARTA - Pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) untuk membongkar tuntas aliran dana dan keterlibatan pihak lain.
Langkah hukum ini diambil untuk membantu penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap jaringan yang lebih luas dalam program strategis nasional tersebut.
"Suratnya sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan. Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," ujar Kuasa Hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, Rabu (10/6/2026).
Dalam proses pemeriksaan, pihak tersangka bersikap kooperatif dengan membeberkan puluhan nama yang diduga ikut menikmati atau memuluskan praktik rasuah ini. Krisna Murti memastikan seluruh daftar nama tersebut sudah tercatat secara resmi oleh pihak berwenang.
"Sudah kita sampaikan ke penyidik udah ada di BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," jelasnya.
Keterlibatan para oknum ini diduga kuat merambah ke berbagai sektor lembaga tinggi negara. Beberapa poin penting terkait daftar nama tersebut meliputi:
"Ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," tambahnya mengenai potensi munculnya tersangka baru.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara korupsi ini. Selain Sony Sonjaya, penyidik juga menjerat Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana serta Mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga kuat melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos meskipun tidak layak. Afiliasi ini membuat sejumlah yayasan SPPG bisa meraup uang miliaran rupiah setiap hari.
Selain manipulasi yayasan, penyidik Kejagung juga menemukan adanya intervensi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil serta bermuatan penggelembungan harga (markup). Seluruh proyek pengadaan tersebut bahkan diketahui sudah terealisasi sepenuhnya.
Daftar aset dan pengadaan barang yang masuk dalam pusaran korupsi ini bernilai sangat fantastis, di antaranya:
Kuasa hukum menegaskan bahwa pengajuan status JC ini murni kesadaran kliennya untuk mengungkap kebenaran, bukan sebagai bentuk pembelaan diri agar lolos dari hukum. ***