JAKARTA - Praktik haram meminta jatah atau komitmen fee dalam proyek infrastruktur masih menjadi momok menakutkan yang merusak sistem pemerintahan daerah. Pola kejahatan ini terus berulang dan menjerat banyak kepala daerah akibat keserakahan dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah skandal korupsi yang menyeret mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Ia terbukti secara sah mengendalikan proyek demi meraup keuntungan pribadi.

"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan resmi mengenai vonis hakim, Kamis (9/6/2022).

Ikut Kendalikan Paket Pekerjaan Lewat Jalur Belakang

Dalam perkara tersebut, penegak hukum menemukan bukti bahwa penguasa daerah tidak sekadar duduk manis menerima setoran uang tunai. Mantan Bupati Banjarnegara dinilai aktif mengatur pembagian proyek pekerjaan infrastruktur jalan melalui tiga perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya sepanjang kurun waktu 2017 hingga 2018.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar adanya pengaturan paket pekerjaan jalan yang sengaja diarahkan untuk memenangkan kroni-kroninya.

Fenomena ini memperlihatkan sisi kelam birokrasi, di mana pejabat publik bertindak sebagai regulator sekaligus aktor utama yang mengendalikan pelaksanaan proyek di lapangan melalui pihak-pihak tertentu.

Lima Modus Klasik yang Sering Berulang

Meski locus delicti (lokasi) dan waktu kejadiannya berbeda-beda, komisi antirasuah mencatat ada kemiripan pola yang sangat identik di berbagai wilayah. Beberapa modus operandi yang paling sering digunakan para koruptor daerah antara lain:

  • * Uang Muka Komitmen: Meminta komitmen fee secara langsung kepada kontraktor sebelum proses pengerjaan proyek dimulai.
  • * Pengaturan Tender: Mengondisikan pemenang lelang agar proyek jatuh ke tangan perusahaan tertentu yang sudah menyetor uang.
  • * Siasat Nominee: Menggunakan perantara atau meminjam nama orang lain untuk menampung aliran dana, seperti pola yang juga mulai terlihat dalam perkara Muara Enim yang sedang diusut KPK.
  • * Afiliasi Internal: Mengarahkan pengerjaan proyek kepada perusahaan yang memiliki hubungan kedekatan dengan kepala daerah atau lingkaran intinya.
  • * Penyamaran Kas: Memanipulasi penerimaan uang melalui pihak ketiga agar transaksi ilegal tersebut sulit dilacak oleh tim audit keuangan.

Mantan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bahkan pernah menegaskan bahwa praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini merupakan lagu lama yang terus diputar. KPK berulang kali mengingatkan dalam berbagai forum pencegahan bahwa pola kickback atau setoran wajib ini tetap menjadi sumber utama suburnya korupsi di tingkat regional. ***