
JAKARTA - Praktik haram meminta jatah atau komitmen fee dalam proyek infrastruktur masih menjadi momok menakutkan yang merusak sistem pemerintahan daerah. Pola kejahatan ini terus berulang dan menjerat banyak kepala daerah akibat keserakahan dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah skandal korupsi yang menyeret mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Ia terbukti secara sah mengendalikan proyek demi meraup keuntungan pribadi.
"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan resmi mengenai vonis hakim, Kamis (9/6/2022).
Dalam perkara tersebut, penegak hukum menemukan bukti bahwa penguasa daerah tidak sekadar duduk manis menerima setoran uang tunai. Mantan Bupati Banjarnegara dinilai aktif mengatur pembagian proyek pekerjaan infrastruktur jalan melalui tiga perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya sepanjang kurun waktu 2017 hingga 2018.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar adanya pengaturan paket pekerjaan jalan yang sengaja diarahkan untuk memenangkan kroni-kroninya.
Fenomena ini memperlihatkan sisi kelam birokrasi, di mana pejabat publik bertindak sebagai regulator sekaligus aktor utama yang mengendalikan pelaksanaan proyek di lapangan melalui pihak-pihak tertentu.
Meski locus delicti (lokasi) dan waktu kejadiannya berbeda-beda, komisi antirasuah mencatat ada kemiripan pola yang sangat identik di berbagai wilayah. Beberapa modus operandi yang paling sering digunakan para koruptor daerah antara lain:
Mantan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bahkan pernah menegaskan bahwa praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini merupakan lagu lama yang terus diputar. KPK berulang kali mengingatkan dalam berbagai forum pencegahan bahwa pola kickback atau setoran wajib ini tetap menjadi sumber utama suburnya korupsi di tingkat regional. ***