PEKANBARU – Guru Besar Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau (UIR), Prof Dr Eng Ir Muslim, ST MT IPU mengapresiasi sikap Bupati Siak terpilih periode 2025–2030, Dr Afni Zulkifli, yang menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam penentuan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako (PT BSP). Menurutnya, keputusan untuk menyerahkan proses seleksi kepada tim panitia independen merupakan langkah nyata menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan migas daerah.

"Dalam konteks perusahaan strategis seperti PT BSP, keputusan ini adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik," ujar Prof Muslim kepada Goriau.com, Minggu (15/6/2025).

Ia menyebut bahwa PT BSP mengelola aset triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam pendapatan daerah dan marwah masyarakat Riau. Oleh karena itu, pemilihan pimpinan harus bebas dari kepentingan sempit dan intervensi politik.

Saat ini, posisi Direktur Utama PT BSP masih dipegang oleh Iskandar, yang ditunjuk pada RUPSLB tahun 2023 untuk masa jabatan 2023–2028. Namun, dalam satu tahun terakhir, muncul berbagai persoalan di lapangan, termasuk kebocoran pipa di beberapa titik seperti di Kecamatan Dayun, West Area, dan Butun. Masalah tersebut menyebabkan tertundanya penjualan minyak mentah dan penurunan produksi, serta menghambat realisasi Komitmen Kerja Pasti (KKP) dalam pengelolaan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP).

Blok CPP sendiri sudah dikelola penuh oleh PT BSP sejak 2022, mencakup 34 lapangan minyak dan sekitar 400 sumur aktif, dengan produksi harian antara 8.000 hingga 9.000 barel minyak per hari (BOPD).

"Keberhasilan PT BSP adalah keberhasilan masyarakat Riau. Sebaliknya, jika gagal, maka nama Riau akan tercoreng secara nasional," tegasnya.

Prof Muslim menambahkan, potensi minyak di blok CPP masih besar, dengan sekitar 40%–50% cadangan belum diproduksikan meski blok ini telah beroperasi lebih dari lima dekade. Ia melihat peluang besar jika pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan.

Ia juga menyoroti pentingnya PT BSP sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah menurunnya dana transfer dari pusat akibat kebijakan efisiensi belanja nasional.

"Bisnis migas itu high cost, high risk, high technology, dan high value. Maka intervensi politik dan konflik kepentingan harus dijauhkan," paparnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Riau untuk bersatu menjaga PT BSP sebagai aset bersama.

"BSP bukan hanya milik Siak. Ini milik seluruh masyarakat Riau. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengawalnya agar tetap profesional dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," pungkasnya. ***