TEMBILAHAN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (14/03/2022).

LKPD diserahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan unaudited tahun 2021 Pemkab Inhil tersebut diserahkan langsung Bupati Inhil, HM Wardan dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Widi Hidayat.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengatakan, dengan diserahkannya laporan keuangan ini maka Pemkab Inhil siap untuk diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan yanggungjawab keuangan negara.

Laporan keuangan Pemkab Inhil telah disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan penyesuaian regulasi atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Harapan kami apa yang telah kami upayakan ini, mampu mempertahankan opini WTP yang telah 5 kali berturut-turut kami terima, Insya Allah dapat kami raih kembali," harap Bupati Wardan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Widi Hidayat mengharapkan dalam pemeriksaan terinci bupati beserta jajaran dapat selalu mendukung pelaksanaan pemeriksaan hingga proses laporan.

"Saya juga berharap dukungan agar waktu yang terbatas ini, bisa melaksanakan tugas dengan baik hingga penyampaian LHP bisa tepat waktu kepada pak bupati dan ketua DPRD," harapnya.

Selain Kabupaten Inhil, pada waktu yang sama Kabupaten Pelalawan juga melakukan penyerahan LKPD tahun 2021.

Penyerahan LKPD ini juga turut dihadiri oleh Sekda Inhil, H Afrizal, Asisten Administrasi Umum HT Juhardi, dan Inspektur Inspektorat serta OPD terkait lainnya.