PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru dari Partai Golkar, Ida Yulita Susanti sentil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani yang dianggap mengabaikan tugas besar dalam mengawasi semua anggaran proyek besar di Kota Pekanbaru.

Ia kecewa, lantaran Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani dianggap hanya berkutat pada satu proyek kecil, yakni terkait pembatalan Pembangunan Tugu Roda Terbang yang semulanya akan dibangun di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru.

Padahal menurutnya, banyak proyek dengan anggaran besar yang justeru luput dari pengawasan. "Asyik berkutat di Tugu Roda saja, sementara Refocusing anggaran tidak di awasi. Pergeseran tidak di awasi dalam Pembahasan, sehingga Nakes Kota Pekanbaru menjerit, tunjangan insentif dipotong dengan alasan tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, tapi kenapa proyek besar, tendernya jalan juga," tegas Ida Yulita Susanti dalam percakapan Group Whatsapp, Rabu (04/7/2021).

"Tugu Roda hanya pengalihan isu dari Proyek besar lainnya. Kasihan juga Ketua DPRD engak tau ada pekerjaan lain yang dilaksanakan oleh Pemko," ujarnya seraya mempersilahkan GoRiau.com mengutip pertanyaanya tersebut.

Namun apalah daya kata Ida, penetapan Perda APBD ditetapkan sendiri oleh kepala daerah tanpa SK Pimpinan DPRD. "Kasihan juga lihat ketua ini. Kalau awak apalah, hanya anggota biasa, dan suara juga hanya satu bisa bosan pula nanti lihat ida ke ida aja, tapi engak tahan juga lihat sandiwara yang dibangun ini," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengutarakan rasa gemibranya, karena Pemko Pekanbaru akhirnya membatalkan pembangunan Tugu Roda Terbang yang semulanya akan dibangun di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru ditunda.

Di masa pandemi Covid-19 seperti ini menurutnya, pembatalan pembangunan tugu tersebut sangat tepat mengingat saat ini pemerintah butuh anggaran yang besar untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Pada prinsipnya kita DPRD Pekanbaru saat ini lebih mendukung upaya Pemko Pekanbaru untuk fokus terhadap penanganan Covid-19. Karena hari ini banyak masyarakat Pekanbaru yang menjerit karena Covid-19," ujarnya.

Menurutnya pembangunan maupun alokasi anggaran yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 sebaiknya ditunda dan pemerintah harus tetap fokus dalam penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. "Kecuali hal-hal eksensial (subtantif) atau urusan wajib pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, atau masalah banjir yang sering terjadi di Pekanbaru itu bisa tetap dilaksanakan," jelasnya.***