TEMBILAHAN- Semangat tidak ada habisnya ditunjukkan oleh Bupati Inhil, Riau, HM Wardan demi memperjuangkan para petani kelapa di Inhil yang disebutny sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini.

Tidak cukup dengan melaksanakan Festival Kelapa Internasional untuk memperkenalkan potensi kelapa di Inhil, Bupati bahkan sampai mendatangi Pemerintah Pusat untuk memperkenalkan potensi kelapa yang ada di Inhil.

Dalam pemaparannya, Bupati Inhil, HM Wardan menjelaskan bahwa Pemkab Inhil telah melakukan beberapa upaya untuk menyelamatkan perkebunan masyarakat.

Diantaranya, pembangunan, tanggul (trio tata air), menyediakan bibit dengan sistem peremajaan kebun dan pemberian alat berat berupa ekskavator.

''Walau memiliki keterbatasan kemampuan anggaran, hal ini tetap menjadi komitmen kami di daerah untuk menyelamatakan perkelapaan Indonesia khususnya di Inhil,'' jelas Bupati.

Dari luas perkebunan kelapa yang ada, sebagain besar adalah milik masyarakat, itulah dikatakan Bupati yang menjadi salah satu dasar antusiasnya ia dalam memperjuangkan kebun milik petani dari kehancuran.

''Mau tidak mau, dalam hal ini, harus ada peran pemerintah pusat. Minimal dalam mencarikan investor di bidang perkelapaan. Dengan begitu bisa membantu menyelamatkan perkebunan kelapa yang ada,'' harapnya.

Sektor perkelapaan di Inhil, dikatakan Bupati memiliki potensi yang cukup besar. Terlebih jika tidak ada kondisi perkebunan yang rusak. Apalagi dari sisi geografis, Inhil terletak diantara beberapa negara maju. Seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Semangat dari Bupati ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat, bahkan Dirjen Perkebunan RI mengatakan komitmennya untuk membantu Pemkab Inhil .

''Kita sangat komitmen untuk mempertahankan luas perkebunan kelapa. Hanya saja butuh sinergi antara pemerintah daerah, petani dan pihak swasta,'' kata Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Bambang, menangapi ekspos Bupati Inhil HM Wardan, beberapa hari lalu.

Untuk mempertahankan perkelapaan Indonesia, Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian mengatakan perlu penguatan kelembagaan dan kerjasama semua pihak.

''Daerah silahkan lakukan pembinaan, Pemerintah Pusat yang akan menyediakan fisiknya, selain itu kami juga sangat mendukung target perluasan kebun kelapa Indonesia hingga 5 juta hektar,'' tukasnya.(adv)