PEKANBARU - Waktu pemungutan suara dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, kian dekat.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR) Dr H T Edy Sabli, MSi, kondisi seperti saat ini patut diawasi bersama-sama. Sebab, semakin dekat waktu pemungutan suara, biasa potensi terjadinya kecurangan juga akan semakin meningkat.

“Ini akan berlangsung hingga menjelang pencoblosan nantinya,” terangnya kepada GoRiau.com, Selasa (1/10/2024).

Menurut mantan Ketua KPU Riau dua periode ini, pada saat masa kampanye terbuka seperti sekarang, biasanya terjadi kecurangan berupa pelanggaran aturan kampanye seperti berkampanye di luar wilayah yang ditetapkan oleh penyelenggara (KPU).

Tempat yang dilarang untuk berkampanye itu seperti tempat ibadah dan sekolah. Begitu pula media sosial seperti ASN atau pejabat publik yang menggunakan emoji salah satu calon di media sosialnya.

Begitu pula saat pencoblosan. Ada peserta Pilkada yang bermain dengan petugas penyelenggara dan pengawas (KPU dan Bawaslu). Contohnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bisa membuat suara sah menjadi tidak sah. Caranya dengan melubangi kertas suara saat dibukanya dengan kuku atau alat yang disiapkannya.

Kecurangan lainnya, bisa dengan merubah hasil rekapitulasi suara. Di mana calon yang awalnya mendapatkan suara sedikit, tiba-tiba membengkak.

“Kalau tidak ada yang mengajukan protes, bisa saja suara itu dianggap sah. Kalau diprotes, lalu beralasan salah tulis,” terangnya lagi.

Namun menurut Edy, yang kecurangan yang paling berbahaya adalah bila sudah terstruktur, massif dan sistematis (TMS).

Dimana calon peserta Pilkasa bermain langsung di puncak pimpinan penyelenggara dan pengawasan (KPU dan Bawaslu). “Kalau kecurangan ini terungkap dan diketahui publik, maka harus dilakukan pemilihan ulang,” terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan itu, masyarakat harus bersikap pro aktif. Caranya bisa dengan langsung melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kepala daerah ke pihak Bawaslu

Selain itu, pihak penyelenggara dan pengawas juga harus intens mensosialisasikan apa-apa saja aturan yang harus dipatuhi oleh para calon kepala daerah, berikut apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran.

“Dalam hal ini sebaiknya menggandeng pihak media agar sosialisasi kepada masyarakat akan lebih maksimal,” saran Edy Sabli. ***