JAKARTA, GORIAU.COM - Gubernur seluruh Indonesia pada Kamis (8/11/2012) berkumpul di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta untuk menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) tentang sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara.


''Ya kami berkumpul di sini untuk bersepakat kembali menegakkan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita jaga dengan baik. Karena kita melihat spirit itu sudah memudar, maka perlu kita pupuk kembali dan kita hiasi kemerdekaan ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia,'' tegas Gubernur Riau Rusli Zainal kepada wartawan di sela-sela acara.


Hal senada disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang mengaku sudah mempersiapkan strategi untuk membumikan kembali empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. ''Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita tinggal mengoperasionalkan saja, baik kepada siswa, mahasiswa ataupun masyarakat,'' ujar Jokowi.


MPR menggandeng Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi se-Indonesia untuk turut membantu dalam menyosialisasikan empat pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI itu. Menurut Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Tohari, sosialisasi yang dilakukan selama ini memiliki kelemahan dalam tindaklanjut program.


''MPR bukan lembaga ideal untuk sosialisasi empat pilar. Karena, MPR memiliki beberapa karakter yang sekaligus menunjukkan kelemahan dalam menjalankan program sosialisasi ini,'' kata Hajriyanto, saat pertemuan antara MPR dengan Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/11/2012).


Menurutnya, pertemuan ini amat penting, supaya kelemahan MPR dalam melakukan sosialisasi empat pilar dapat diisi oleh Gubernur dan DPRD Provinsi se-Indonesia, bahkan nanti oleh Bupati, Wali Kota serta DPRD Kabupaten/Kota. ''Kami tidak bisa berdiam diri, tidak bisa sekedar sampaikan ratapan kesedihan terhadap fenomena makin merosotnya penghayatan dan pemahaman empat pilar. MPR berpendapat daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin. Sosialisasi yang dilakukan MPR ini ibarat menyalakan sebatang lilin,'' kata Hajriyanto.


Selain itu kelemahan lainnya adalah, karena di MPR ini pimpinan dan anggotanya datang dan pergi. ''Paling lama lima tahun, itu pun kalau bernasib baik tidak di PAW partai politik,'' katanya. Maka, lanjut dia, jaminan kesinambungan program ini sangat tergantung pimpinan yang datang dan pergi atau come and go tersebut.


Hajriyanto juga memaparkan kelemahan yang ketiga karena MPR tidak memiliki struktur kelembagaan sampai ke bawah. ''Praktis tidak banyak yang dilakukan MPR secara lebih cepat,'' tegasnya.


Ia menambahkan, MPR hanya mengandalkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2005, yang berisikan berikan instruksi kepada para menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk membantu MPR melaksanakan sosialisasi empat pilar negera. "Dalam kaitan itu maka kami mengundang dan sangat berbahagia dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan, menghasilkan langkah yang baik," katanya.


Hajriyanto mengatakan apa yang sudah dilakukan MPR dalam tiga tahun terakhir ini khususnya di 33 provinsi yang telah berhasil menciptakan pelatih sosialisasi empat pilar, belum bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan.


Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan, menyambut positif upaya sosialisasi dan memerkuat empat pilar negara. "Sehingga mampu membuat Indo tidak goyah dan tahan berbagai terpaan yang multidimensi," kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu.


Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara MPR dengan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. Dalam kesempatan itu dihadiri Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli, Lukman Hakim Saifudin, Farhan Hamid, para Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia atau yang mewakili serta undangan lainnya. (rls/jpnn)