PEKANBARU, GORIAU.COM - Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, Kamis (7/11) diperiksa Polda Riau dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan komplek perkantoran Bakti Praja di Pangkalan Kerinci. Selain itu, Marwan juga dicekal ke luar negeri.

Dalam kasus tersebut, negara dirugikan Rp38 miliar, karena pengadaan lahan dianggarkan berulang kali mulai 2002 hingga 2011.

Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Komisaris Yusuf mengatakan ini merupakan pemeriksaan pertama kali terhadap Marwan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober lalu.

"Dia sudah dicegah untuk bepergian keluar negeri. Tapi kita belum ada rencana untuk menahananya," kata Yusuf.

Marwan ditetapkan sebagai tersangka karena pada 2002 ia sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan ikut menyetujui penganggaran dana Rp500 juta untuk pembuatan sertifikat dan pengamanan lahan Bakti Praja seluas 110 hektare.

Pembelian lahan perkantoran dilakukan tanpa mekanisme pengadaan. Marwan menyetujui dan mengetahui pengeluaran uang untuk biaya sertifikat dan pengamanan tanah tersebut.

Uang itu dikeluarkan setelah stafnya, Lahmuddin, melaporkan ada perintah dari Bupati Pelalawan saat itu, Tengku Azmun Jaafar. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Syahrizal Hamid, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan oleh Lahmuddin.

Hasil penyelidikan polisi, uang Rp500 juta itu dikeluarkan tanpa proposal, sebagaimana mestinya. Bentuk pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi pada 24 Mei 2002. ***