JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melarang Dinas Pendidikan dan sekolah memungut biaya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) kepada siswa peserta UN.

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melarang Dinas Pendidikan dan sekolah memungut biaya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) kepada siswa peserta UN.

Larangan ini diatur melalui Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN).

Dikutip dari kompas.com, dalam Permendikbud tersebut ditegaskan, biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sekolah.

Pasal 17 ayat 1 berbunyi, ''Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan.''

Sedangkan larangan melakukan kutipan atau pembebanan biaya UN ditegaskan dalam ayat kedua pasal yang sama;

''Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.''

Selain masalah pembiayaan, ada beberapa hal penting terkait UN dan USBN yang diatur melalui Permendikbud ini, di antaranya terkait bentuk USBN.

Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dapat berupa:

1. portofolio;

2. penugasan;

3. tes tertulis; dan/ataubentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah di atas dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan.

Syarat Kelulusan

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah: menyelesaikan seluruh program pembelajaran; memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

2. Kelulusan peserta didik atau siswa ditetapkan oleh satuan/program pendidikan atau sekolah bersangkutan.

Ujian Nasional

1. Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer ( UNBK). Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan, maka UN dilaksanakan berbasis kertas dan pensil (UNKP).

2. UN merupakan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

3. UN untuk peserta didik atau siswa pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan termasuk ujian kompetensi keahlian.

4. Peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa (SMP-LB) dan sekolah menengah atas luar biasa (SMA-LB) tidak wajib mengikuti UN.***