SELATPANJANG – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran memberikan penjelasan terhadap pernyataan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman, terkait tidak ikutnya Meranti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati/Walikota, Lurah dan Camat se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di Pekanbaru, Selasa (8/11/2022).

Menurut Yusran tidak benar yang disampaikan Iskandar Budiman di dalam pemberitaan yang menyebutkan ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti tersebut hanya mau melawan Mendagri.

"Kita minta jangan membuat pernyataan yang provokatif di media massa. Apalagi mengatakan bupati mau menunjukkan kesombongan dengan melawan Mendagri," tutur Yusran.

Dijelaskannya, kalimat tersebut seakan ingin membenturkan Bupati Meranti dengan Menteri Dalam Negeri. Padahal Rakor tersebut dilaksanakan oleh Pemprov Riau, bukannya kementerian.

"Iskandar Budiman itu kan Wakil Rakyat Meranti, bukannya Wakil Gubernur Riau di Meranti. Jadi kalau mau membela Gubri ya berimbang, bukannya menilai lewat sebelah pihak saja," sebutnya lagi.

Lebih jauh dikatakan Yusran, alasan bupati tidak hadir tersebut sudah dijawab secara jelas lewat pemberitaan di berbagai media massa. Baik itu dikarenakan sedang sibuk pembahasan anggaran maupun bentuk protes terhadap kebijakan Gubri yang menganak-tirikan Kepulauan Meranti dalam pembagian anggaran.

"Perlu diketahui bahwa bupati sudah menjelaskan dengan pihak kementerian melalui sambungan seluler (ajudan). Jadi permasalahan itu sudah clear," tegas Yusran.

Bahkan dari pembicaraan tersebut, Yusran menyebutkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Bupati H. Muhammad Adil dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

"Saat ini kami mengagendakan dan menunggu informasi selanjutnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman menilai Bupati Muhammad Adil hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri.

Dia juga mengatakan bahwa, tidak ada alasan bagi Bupati Kepulauan Meranti itu untuk tidak hadir mengikutirapat koordinasi (rakor) gubernur, bupati/walikota, serta lurah dan camat se-Provinsi Riau yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022), di Pekanbaru.

"Bupati Meranti Adil tak datang dalam rakor itu, padahal tak alasan bagi dia untuk tidak hadir. Jadi, saya menilai dia hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri," kata Iskandar.

Iskandar mempertanyakan apa yang menjadi alasan Bupati Adil untuk tidak datang Rakor bersama Mendagri, jika urusannya paripurna, bisa saja paripurna dengan DPRD Meranti yang waktunya bersamaan itu diwakilkan kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

"Ini bisa diwakilkan kepada wakil bupati Meranti atau Sekda, karena Sekda ketua tim TAPD," ucap Iskandar.

Kalau Bupati Adil menganggap Paripurna pernyataan modal itu penting sehingga dia harus hadir, sambung Iskandar, seharusnya Bupati Adil meminta wakilnya untuk hadir Rakor bersama Mendagri.

"Tapi apa yang dilakukan Bupati Adil, dia sama sekali tidak mendisposisikan kepada siapapun untuk hadir Rakor bersama Mendagri, bahkan kabarnya camat dan lurah dilarang untuk hadir. Jelaskan, dari sini kita bisa menilai bahwa Bupati Adil melawan Mendagri," ungkap Iskandar.

Sikap Bupati Adil ini, ucap Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karenanya, Iskandar sangat setuju jika Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah bersikap tegas terhadap Bupati Meranti Adil.***