BATAM - Intimidasi dan kekerasan oleh petugas PT MEG terhadap warga Rempang yang menolak PSN Rempang Eco City, kembali terjadi pada Rabu (18/9/ 2024).

Dikutip dari Tempo.co, insiden tersebut disesalkan berbagai pihak, termasuk oleh Komnas HAM. Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengingatkan, pihak perusahaan yang akan melakukan pengembangan terhadap PSN Rempang Eco City tersebut mengedepankan pendekatan dialogis dan inklusif, bukan intimidasi dan kekerasan.

"Pendekatan dialogis dan inklusif harusnya dikedepankan dalam rencana pembangunan PSN Rempang Eco City," kata Prabianto saat dihubungi Tempo, Kamis sore (19/9/ 2024).

Bentrok pada Rabu itu dipicu adanya pernyataan pihak PT MEG kepada warga bahwa sebagian kawasan di Kampung Goba, Pulau Rempang, adalah milik perusahaan. Sedangkan warga meminta petugas yang di lapangan menunjukkan bukti.

Cekcok hingga pemukulan terjadi antara kedua pihak. Tak hanya warga, Humas BP Batam menyebutkan petugas perusahaan PT MEG juga menjadi korban.

Sedangkan juru bicara PT MEG Fernaldi tidak memberikan konfirmasi terkait kejadian tersebut.

Prabianto menyayangkan tindakan yang dilakukan PT MEG di Pulau Rempang, apalagi sampai bercocok tanam. Padahal faktanya, Pulau Rempang belum ada hak pengelolaan, sehingga tidak ada status kepemilikan lahan apalagi oleh perusahaan.

"Artinya, PT MEG berada di lokasi itu nggak ada landasan hukum," kata Prabianto.

Memang, ujarnya, sudah ada MoU antara PT MEG dan BP Batam, tetapi sekarang ini masih dalam proses penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

"Tapi kalau sekarang PT MEG tahu-tahunya sudah ada di lokasi kan menurut kami itu ilegal, artinya dalam hal ini aparat penegak hukum, kepolisian, harusnya melihat lebih objektif harus mengedepankan perlindungan kepada warga, bukan kepada perusahaan," katanya.

Ia juga meminta pembangunan PSN Rempang Eco City kembali dipertimbangkan.

"Rekomendasi Komnas HAM tetap jangan merelokasi masyarakat, kalau perlu lokasi pabriknya dipindakan," kata Prabianto. 

Sebelumnya, Kamis, 19 September 2024, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty mengatakan petugas PT MEG yang datang ke lokasi tersebut merupakan tim relawan yang sedang melakukan penanaman kembali di kawasan hutan gundul akibat usaha ilegal.

Prabianto menanggapi pernyataan Humas BP Batam tersebut. Menurutnya, memanipulasi pernyataan dengan menyebutkan petugas PT MEG di lapangan sebagai relawan yang ingin menanam pohon adalah sebuah rekayasa.

"Merekayasa kelompok-kelompok untuk berhadapan dengan warga, menurut saya ini cara-cara yang tidak dapat dibenarkan," tegasnya.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro juga meminta perusahaan ataupun BP Batam tidak menggunakan pendekatan intimidasi dan kekerasan.

"Mau dia PT MEG atau BP Batam tidak ada yang bisa dibenarkan, apalagi aparat," katanya. 

Akibat bentrok ini, warga Rempang yang menolak relokasi melapor ke Polsek Galang, begitu juga pihak perusahaan.

"Kami minta kepolisian profesional memeriksa kasus ini," kata Johanes.

Kanit Polsek Galang Iptu Andika Samudera mebenarkan dua orang warga Rempang yang menjadi korban telah melapor ke Polsek Galang. Setelah pemeriksaan saksi, Andika bilang, kasus tersebut akan diserahkan ke Polresta Barelang.***