PEKANBARU, GORIAU.COM - Mulai diberlakukannya penggunaan Pertamax untuk kendaraan dinas belum disertai dengan upaya pengawasan yang terus menerus. Buktinya, Satpol PP yang merupakan pengawal setiap kebijakan pemerintah provinsi tidak dilibatkan dalam pengawasan larangan menggunakan BBM bersubsidi di kalangan pemerintah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau Nizhamul, Kamis (7/2/2013) saat ditemui di kantornya mengatakan, sampai sekarang Satpol PP Riau belum mendapat instruksi untuk mengawasi mobil dinas yang mengisi BBM di sejumlah SPBU. "Kami belum menerima intruksi mengawasi itu," terangnya.

Ia hanya mengatakan, jika memang ada instruksi diberikan kepada Satpol PP, tentu sebagai pelaksana dalam mengamankan Peraturan Daerah (Perda), serta Peraturan Gubenur (Pergub), dan mengamankan Kepala Daerah. Tentu, hal ini akan disikapi dengan memerintahkan personil Satpol PP Riau untuk mengawasi kendaraan itu.

"Kita memang belum mendapatkan intruksi itu. Nanti kita akan koordinasikannya dengan Biro Perlengkapan sebagai pihak intansi terkait. Apalagi, sekarang ini sudah ada rencana Pak Gubenur Riau Rusli Zainal memasang stiker Pertamax pada kendaraan Mobdin milik Pemprov dilarang BBM Subsidi," katanya.

Dikatakannya, jika sudah ada nantinya instruksi disampaikannya ke Satpol PP Riau, maka pihaknya tentu akan siap untuk mengawasi kendaraan Mobdin di SPBU. Jika belum ada sambungnya, tentu Satpol PP Riau belum bisa melaksanakan tugas tersebut. Sebab bisa-bisa, katanya personil Satpol PP Riau kena 'getahnya'.

"Apalagi diketahui saat inikan kendaraan Mobdin dilingkungan Pemprov Riau ada yang bernomor polisi (plat,red) hitam. Kita bekerja, tentunya sesuai aturanya dalam menegakan aturan. Sebab, jangan sampai ada image negatif nanti didapat Satpol PP," katanya menegaskan, pihaknya masih menunggu terbitnya intruksi. (rdi)