PEKANBARU, GORIAU.COM - Perkara korupsi Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tengganau, Duri, Bengkalis, yang menyeret F selaku manager koperasi serbaguna Persatuan Wartawan Repuplik Indonesia (PWRI) Bengkalis dan MK selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi, Bengkalis, kembali disidang, Kamis (14/11/2013) siang. Pada persidangan kali ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Saksi yang didatangkan oleh PH terdakwa tersebut adalah Drs. Hendra, selaku Kepala Bidang Program dan Perencanaan, Kabupaten Bengkalis. Dia dihadapkan ke meja persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah PMKS tersebut. Dalam keterangannya, Hendra mengakui kalau PMKS itu sudah berjalan.

Selain memberikan kesaksian, maksud PH terdakwa mendatangkan Hendra, yang juga untuk meringakan hukuman terdakwa F, penyampaian tersebut disampaikan PH terdakwa pada sidang sebelumnya. ''izin majelis hakim, kami memohon untuk diberikan izin mendatangkan saksi satu lagi, untuk meringankan hukuman terdakwa,'' ungkap PH terdakwa pada persidangan sebelumnya.

Saksi dalam persidangan menerangkan, kalau PMKS ini sudah berjalan. ''PMKS memang sudah berjalan, pegawai sudah ada,'' terang saksi depan Ketut Suarta, SH, MH sebagai hakim ketua. Keterangan saksi ini ada perkembangan sedikit dari saksi-saksi yang sebelumnya.

Seperti keterangan mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal sebelumnya (yang juga saksi), dia mengatakan, "hanya menandatangani peluncuran dana saja, kalau masalah yang berkembang dia tidak mengetahui," katanya.

Selain itu, Hendra juga menjelaskan, kalau pengadaan proposal terkait PMKS tersebut sebelumnya juga ada masalah, dia melihat ada kejanggalan dengan dana yang membludak,"saya curiga dengan dana yang ada pada proposal," terangnya dipersidangan.

Pada ceritanya, pembangunan PMKS tersebut diawali dengan surat perjanjian antara MK (Pimpinan Proyek Penguatan Modal usaha koperasi) dengan F (Manager Koperasi serbaguna PWRI) yang mana anggarannya digunakan dana Buffer Stock dengan sistim pinjaman.

Dan pada tahun 2004 dianggarkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) sebesar Rp.8.750.000.000. dengan pola pinjaman.

Kemudian dana yang seharusnya digunakan untuk penguatan modal (buffer stock) oleh F untuk pembangunan PMKS tetapi pada kenyataannya pabrik tersebut telah dialihkan pengelolaanya kepada PT. Tengganau Mandiri Lestari dengan bagi hasil.

Hingga saat ini saudara F belum pernah melakukan pembayaran, kuat dugaan telah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. ***