PEKANBARU, GORIAU.COM - Di bidang agro industri, Riau bukan saja dikenal sebagai penghasil devisa dari subsektor perkebunan kelapa sawit, namun Riau juga dikenal sebagai penghasil bahan baku karet alam terbesar. Produksi Karet Riau tiap tahunnya berkisar 500.000 ton hingga 600.000 ton per tahunnya, dan dengan jumlah lahan perkebunan karet kurang lebih 600.000 hektar. Dan terlebih lagi, sebagian besar hasil produksi maupun kepemilikan lahan perkebunan tersebut dimiliki oleh petani swadaya.

Untuk pengembangan industri karet ini, Riau beserta lima Provinsi se-Indonesia ditunjuk sebagai daerah pilot project pengembangan industri karet yang suistainable oleh Kementrian Pertanian RI. Penunjukan Riau ini merupakan wujud program pemerintah dalam memperhatikan petani swadaya. Program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut adalah pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Hal itu terungkap pada saat rapat yang dilakukan di Aula Disbun Riau antara Pihak Kementrian Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Ir Andjar Rochani MM dan Kasubdit Perkebunan Ir Viva Satriana M.Eng, Tim Disperindag Riau yang diwakili oleh Johan, Utusan Gapkindo Novri Karlina, dan Kadisbun Riau, Drs Zulher MS beserta Kabid dan Kasi se-lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (30/12).

Menurut Andjar Rochani, Riau beserta lima provinsi yang lainnya yaitu Jambi, Kalsel, Kalteng, dan Sumsel merupakan daerah yang memiliki produksi karet alam terbesar dan masih layak untuk dikembangkan. Kepada daerah yang ditunjuk sebagai pilot project UPPB ini akan diberikan program dalam bentuk pengadaan peralatan namun untuk operasional akan diserahkan kepada daerah.

UPPB diharapkan mampu untuk mengelola, membina dan mengembangkan subsektor perkebunan khususnya perkebunan karet rakyat. Untuk pengembangan industri karet rakyat tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Dinas Perindustrian dan Perdagarangan Provinsi Riau diharapkan mampu untuk saling berkoordinasi.

''UPPB di Riau akan dijadikan percontohan nasional nantinya. Untuk itu, kami harapkan Disbun Riau dan Disperindag Riau berkoordinasi dengan baik dan menjalankan tupoksi masing-Masing yaitu Disbun Riau berperan pengembangan kualitas dan produktifitas dan Disperindag Riau berkewajiban dalam peningkatan daya jual dan pemasarannya,'' terang Andjar.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs Zulher MS, sangat menyambut baik penunjukan Riau sebagai pilot project pengembangan industri karet rakyat tersebut. Menurutnya, Riau sangat berkepentingan dalam hal pengembangan industri ini ke depannya. Riau memiliki potensi dalam pengembangan karet rakyat namun banyak kendala yang dihadapi seperti produktifitas yang rendah, kualitas tidak baik, kelembagaan petani, harga rendah hingga permintaan pasar yang semakin menurun.

''Produktifitas petani di Riau sekarang ini sangat rendah, rata-rata petani itu menghasilkan getah hanya 9-10 kg/hari nya. Dengan produktifitas yang rendah maka memberi imbas kepada faktor yang lainnya,'' kata Zulher.

Untuk ke depannya, menurut Zulher, Disbun Riau akan merancang program dalam pengembangan UPPB. ''Kita akan terus koordinasi dengan Disperindag Riau dan membuat sebuah rumusan yang jelas bagaimana mengembangkan UPPB ini,'' ujar Zulher lagi. (rls)