PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap sebagai daerah rawan korupsi.

Terhitung sudah tiga gubernur Riau yang dicokok KPK, mulai dari Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Catatan buruk itu seakan menjadi pembelajaran bagi Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman yang meneruskan sisa masa pemerintahan Annas Maamun ini agar berhati-hati dan memastikan diri bersih dari praktik korupsi.

"Pemerintah Provinsi Riau yang ngawal ada tiga dari KPK, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Ada pengawalan KPK yang berkaitan tata kelola pemerintahan, integritas sampai sumber daya manusia. Belum lagi BPK, BPKP dan semua-semuanya," kata Gubri yang akrab disapa Andi Rachman itu saat menghadiri Rakerwil Matla'ul Anwar Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (6/5/2017) sore.

Dalam acara yang bertajuk Cahaya Riau untuk Indonesia itu, Andi Rachman banyak bercerita mengenai prinsip keterbukaannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengaku memang berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) supaya berjalan sesuai peruntukannya.

"Kita berbeda era. Dulu kalau ada apa-apa gubernur bisa panggil Sekda minta tolong sekian untuk ini itu. Sekarang nggak bisa. Apa yang diketuk palu oleh DPRD, itu yang ditulis yang kita jalankan. Nggak boleh dibelok-belokan," tuturnya.

Apa lagi ketika pendapatan di sektor migas terjun bebas dan berimbas pada perekonomian daerah, pria yang murah senyum itu berupaya keras untuk menyamaratakan kuncuran dana bagi pembangunan di 12 kabupaten/kota se-Riau.

"Kondisi keuangan kita yang seperti saat ini nggak mungkin kalau nggak diterangkan ke masyarakat. Kita harus turun dan sampaikan. Saya niatkan aja," cerita Andi.

"Saya beranikan menerangkan kepada masyarakat kondisi daerah. Saat safari ramadhan dulu sempat nggak ada uang. Nggak bawa oleh-oleh, tapi kami berharap daerah mau mengusulkan sesuatu untuk mendapatkan bantuan sesuai prosedur dan mekanisme. Misal bantuan tahun 2018, diusulkan sejak tahun 2017," tandasnya. ***