PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan pungutan retribusi sampah belum maksimal. Oleh karenanya, Pemko Pekanbaru ingin melakukan percepatan dan memaksimalkan dengan mengikutsertakan kecamatan.

"Karena tahun lalu belum maksimal, jadi kita memaksimalkan penagihan retribusi yang ada. DLHK Pekanbaru nanti fokus untuk penanganan persampahan," ujarnya, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, nantinya akan ada tim di kecamatan untuk mendata siapa saja wajib retribusi di wilayahnya masing-masing. Pendataan ini bersamaan dengan upaya percepatan menjelang DLHK menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.

"Di masa transisi ini kita meminta camat mendata dan menagih retribusi dan disetor ke kas DLHK. Jadi pelimpahan kewenangan hanya mendata dan mengambil retribusi saja, sementara yang lain tetap di DLHK," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Pekanbaru, Hendra Afriadi mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat untuk memastikan pelaksanaan pengalihan pelimpahan pungutan retribusi sampah oleh camat, dengan menggunakan aplikasi online. DLHK masih menunggu surat keputusan untuk pungutan retribusi sampah ini.

"Setelah ini nanti akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada RT terkait Perda baru, dan juga pelaksanaan pungutan retribusi yang dilakukan oleh camat," terangnya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan membentuk BLUD pengelolaan sampah, paling lama pada Juli 2022 mendatang. "Wajib retribusi ini nanti berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK)," pungkasnya. ***