PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, menyesalkan ketidakhadiran Bupati Rokan Hilir, dalam rapat membahas konflik lahan di Rokan Hilir, Rabu (2/2/2022).

Adapun dalam rapat ini, Pansus mendengarkan penjelasan dari beberapa masyarakat dan perusahaan yang tengah berkonflik, diantaranya PT Asam Jawa, PT Supra Matra Abadi, PT Salim Ivomas Pratama, PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Gunung Mas Raya, PT Lahan Tani Sakti, dan PT Tunggal Mitra Plantation.

Baca juga:  Konflik Lahan di Siak dan Rohul, Pansus Sebut Sudah Melandai, Perusahaan Jangan Mengulur Waktu

Marwan mengatakan, pihaknya tidak menerima konfirmasi apapun dari Pemkab Rohil, padahal masyarakat yang menjadi pelapor sudah menghadiri rapat tersebut.

Baca juga:  Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Sudah Bahas Konflik di Tiga Kabupaten

"Sangat disayangkan Pemkab Rohil, mulai dari lurah, camat sampai Bupati tak ada yang datang kesini. Apa masalahnya? Kita prihatin cara berpikir begini, kita kan mau meminta keterangan untuk menuntaskan konflik," ujar Politisi Gerindra ini.

Kalaupun bupati tak bisa hadir, lanjut Marwan, bupati bisa mengutus sekretaris daerah, asisten atau kepala OPD yang berwenang. Namun, dalam hal ini, tidak ada satupun delegasi yang menghadiri rapat itu.

"Ini tak ada berita sama sekali, padahal sebelum Rohil, sudah ada lima kabupaten lain yang kita undang, tapi baru kali ini terjadi," tambahnya.

Akibatnya, rapat ini ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya, dan Pansus tetap akan mengundang Pemkab guna mendengarkan penjelasan mereka terkait konflik yang terjadi. ***