PEKANBARU – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja di PT Pulau Sambu, Kabupaten Indragiri Hilir, mendapat perhatian serius dari Gubernur Riau, Abdul Wahid. Menanggapi kabar tersebut, Wahid menegaskan bahwa penyebab utama PHK bukan hanya karena hambatan ekspor, tetapi juga penurunan drastis produksi kelapa di tingkat petani.

“Setelah saya cek ke lapangan, bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun,” kata Gubernur Abdul Wahid, Selasa (8/4/2025).

Penurunan produksi tersebut, lanjut Wahid, disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, usia tanaman kelapa yang sudah tua—bahkan banyak yang berumur 30 hingga 40 tahun—namun belum diremajakan. Selain itu, masih banyak kebun yang dikelola secara tradisional dan belum adaptif terhadap perubahan iklim serta kondisi alam yang semakin tidak menentu.

“Biasanya satu hektare menghasilkan 10 ribu butir kelapa per panen, sekarang tinggal 4–5 ribu. Artinya ada penurunan hampir 50 persen,” jelasnya.

PHK massal yang dilakukan PT Pulau Sambu diketahui sempat menyentuh angka hampir 3.000 pekerja. Namun, menurut laporan terbaru, sekitar 700 di antaranya sudah kembali dipekerjakan. Abdul Wahid juga menegaskan bahwa skala PHK besar hanya terjadi di perusahaan tersebut, sedangkan perusahaan lain di sektor serupa mengalami penyesuaian tenaga kerja dalam skala kecil.

Gubernur menyampaikan pentingnya upaya menjaga pasokan kelapa dalam negeri dan mengimbau para petani untuk tetap menjual hasil panen ke pasar domestik guna menjaga keberlangsungan industri kelapa di Riau.

“Paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tak terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

Pemprov Riau disebut sedang mengkaji langkah-langkah peremajaan perkebunan dan pola kemitraan yang lebih berkelanjutan antara petani dan pelaku industri. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kondisi ini tidak berlarut-larut dan peluang kerja tetap terjaga di daerah sentra kelapa seperti Indragiri Hilir. (mg1)