PEKANBARU – Polemik hukum antara Rektor Universitas Riau (Unri), Prof Dr Sri Indarti dan mahasiswa bernama Khariq Anhar, akhirnya tuntas. Hal itu setelah Sri Indarti secara resmi mencabut laporannya terhadap Khariq.

Sebelum mencabut laporan, baik Prof Sri Indarti dan Khariq tampak mendatangi Polda Riau di Jalan Pattimura, Senin (14/5/2024). Selanjutnya, kedua belah pihak masuk ke ruangan Diskrimsus Polda Riau untuk pencabutan laporan.

Selanjutnya, kedua pihak langsung menggelar konferensi pers di hadapan para wartawan yang telah menunggu momentum tersebut.

Di hadapan para wartawan, Prof Dr Sri Indarti mengatakan, pihaknya telah mencabut laporan yang sebelumnya sudah disampaikan ke Polda Riau. Langkah itu dilakukan, setelah pihaknya mengetahui sosok di balik akun @aliansimahasiswapenggugat, yang ternyata adalah mahasiswanya sendiri.

“Hari ini tuntutan resmi kami cabut. Awalnya kami menuntut orang yang dibalik akun itu. Setelah mengetahui yang memiliki akun adalah mahasiswa kami sendiri, akhirnya kami mencabut tuntutan,” katanya.

Lebih Terbuka

Sementara itu, Khariq Anhar selaku mahasiswa terlapor, mengapresiasi langkah yang dilakukan Rektor Unri tersebut.

Dalam. Kesempatan itu, ia juga berharap pihak Rektorat Unri bersikap lebih terbuka lmdalam menerima kritikan dari mahasiswa.

“Kami berharap, kedepannya akan lebih terbuka lagi ruang-ruang untuk para mahasiswa mengeluarkan pendapat. Dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” harapnya.

Menurut Khariq, sudah sepantasnya mahasiswa melakukan kritik untuk membatalkan revisi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memang menjadi objek sorotan pihaknya bersama mahasiswa Unri lainnya.

“Menurut saya, itu (kritikan, red) sudah sepantasnya untuk dilakukan, karena hubungan saya dengan Bu Rektor adalah sama-sama akademikus. Artinya kami mempunyai hubungan pendidik dengan yang dididik. Jadi pembelajaran itu akan selalu ada di kampus,” tutupnya.

Seperti dirilis medis massa sebelumnya, laporan itu disampaikan Rektor Unri setelah beredar kritikan terkait revisi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pasalnya, revisi tersebut dinilai memberatkan mahasiswa. Persoalan sempat menjadi runcing, setelah ada tudingan yang menyebutkan pihak rektorat sebagai broker pendidikan. ***